DPR: Omnibus Law Lahir karena Iklim Investasi Tidak Kondusif

Ilustrasi DPR (Foto: Okezone)
Iklan
agregasi

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, mengungkapkan, rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law lahir karena adanya kegelisahan terkait iklim investasi di Indonesia. Melki menyebut, iklim investasi di Indonesia saat ini sedang tidak kondusif.

“Karena situasinya tidak kondusif inilah kemudian Pak Presiden Jokowi ingin meningkatkan ekonomi Indonesia. Dan saya kira, Pak Jokowi ini Presiden yang suka membuat terobosan yang tidak biasa,” ujar Melki saat menghadiri diskusi Polemik MNCTrijaya bertema ‘Omnibus Law dan Kita’ di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2020).

Menurut Politikus Golkar tersebut, banyak aspek yang mendasari iklim investasi di Indonesia tidak sehat. Salah satunya, karena aspek perizinan, ketenagakerjaan, serta riset.

“Berbagai aspek. Jadi yang kita bicara cipta lapangan kerja ini kan kalau kita lihat item-itemnya itu kan banyak sekali. Tentang perizinan, ketenagakerjaan, tentang riset, ada berbagai macamlah, salah satunya tentang ketenagkaerjaan,” ujarnya.

Melki menyayangkan beberapa pihak justru hanya mempermasalahkan soal isu ketenagakerjaan. Padahal, kata Melki, mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri, sudah pernah menjelaskan bahwa aturan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama tidak relevan untuk digunakan dan harus direvisi.

iklan

“Kalau kita cermati, bahkan zaman Pak Hanif masih jadi Menaker sebut kita harus revisi UU Nomor 13 tahun 2003, telalu kaku ini undang-undang. Ini yang ngomong menteri loh,” ucapnya.

“Kepentingan buruh dan pengusaha karena iklim kita sudah tidak lagi kondusif. Negara lain sudah lompat dengan berbagai regulasi yang fleksibel, orang sudah menyambut respon aspek digital, kita masih dengan pola lama. Dan itu kalau kita pakai model begitu, tentu bisnis tidak bisa jalan, kita tidak bisa nyambung dengan perkembangan dunia saat ini. Aturan ini adalah titik temunya,” sambungnya.

Iklan