Divonis 5,6 Tahun Penjara, Eks Kades Pertumbukan “Jujur” Tidak Sanggup Ganti UP Rp787 Juta

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Terbukti melakukan korupsi dana desa, Mantan Kepala Desa Pertumbukan, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Mazidul Hasmi (52), hanya bisa pasrah menerima keputusan hakim yang menjatuhi hukuman 5,6 tahun penjara dan Uang Pengganti (UP) senilai Rp787,7 juta dengan subsider 3 tahun kurungan.

Majelis hakim yang diketuai Ahmad Sayuti, berpendapat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Maka dengan ini menjatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dengan uang pengganti Rp789,7 bila tidak diganti maka akan dikenakan kurungan 3 tahun penjara,” tegas hakim, di Ruang Cakra V, Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (21/2).

Namun, usai putusan hakim, terdakwa menyatakan pikir-pikir, dan tragisnya terdakwa mengaku tidak bisa mengganti UP yang diminta majelis hakim dan menjalani 3 tahun penjara.

“Saya pikir-pikir dengan keputusan hakim, namun saya tidak bisa mengganti uang sebanyak itu,” terangnya kepada hakim.

Advertisement

Diketahui, putusan majelis lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irwan Marbun, yang meminta majelis untuk menjatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp787,7 dan subsuder 3 tahun penjara.

Mengutip dari dakwaan, bahwa terdakwa menggunakan dan menikmati seluruh anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menimbulkan kerugian keuangan negara untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatan terdakwa pembangunan di Desa Pertumbukan pada Tahun 2018 tidak terlaksana dengan baik.

Atas perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Pertumbukan sudah melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara, dimana berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Langkat dengan nomor surat 700-978/INSP/2019 tanggal 04 September 2019 sebesar Rp789.700.000.(wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN