Dewan Minta Pemko Jalankan Amanat UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik

Anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution.

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution, mengapresiasi komitmen Pemko Medan yang akan mempertahankan Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) terhadap Standar Pelayanan Publik. Namun dirinya khawatir pernyataan tersebut hanya sebatas lip service (keramahan di mulut) saja.

“Temuan kita di lapangan, banyak keluhan warga yang ditampung dalam musrenbang kecamatan belum terealisasi. Ditambah lagi soal pendataan warga miskin yang berhak menerima bantuan program pemerintah, tidak tepat sasaran. Jadi di mana posisi Pemko Medan dalam hal pelayanan?,” ujarnya mempertanyakan, Sabtu (8/2).

Politisi Gerindra ini menambahkan, dalam Undang Undang 25/2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Akan tetapi melihat situasi yang ada, pihaknya kerap menemukan kasus pemerintah lah yang harus dilayani masyarakat.

“Ini kan aneh? Jadi, wacana Ombudsman Perwakilan Sumut yang akan mengadakan survey Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di tahun ini, saya sangat mendukung. Hasilnya dapat dijadikan acuan bagi Pemko Medan untuk menata kota ini lebih baik lagi ke depannya,” imbuhnya.

Pada berita sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut, Abyadi Siregar, berharap Pemko Medan tetap mempertahankan predikat Zona Hijau. Jangan menurun hingga ke zona kuning, bahkan harus ditingkatkan lagi nilainya. “Survey ini akan diselenggarakan sekitar bulan Juni dan Juli tahun 2020,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Umum Setda Kota Medan Renward Parapat yakin mampu mempertahankan predikat Ona Hijau. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di jajaran Pemko Medan meningkatkan layanan mereka kepada masyarakat.

“Sekarang begitu mudahnya mendapat akses informasi, seiring juga begitu mudahnya kinerja Pemko Medan dinilai oleh masyarakat luas. Untuk itu, kita harus lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan undang-undang. Hal yang tidak benar saja bisa tersebar luas dan mempengaruhi penilaian orang, apalagi hal yang benar,” tukasnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN