_
Home / Fokus Redaksi / ANALISIS: Tuntutan Pidana Koruptor Rendah Tak Akan Ciptakan Efek Jera?
Foto: Seketaris Eksekutif Bakumsu, Manambus Pasaribu. (Ist)

ANALISIS: Tuntutan Pidana Koruptor Rendah Tak Akan Ciptakan Efek Jera?

MEDAN, Waspada.co.id – Korupsi merupakan tindakan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi sebagai upaya meperkaya diri sendiri. Korupsi sangat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat sekitar sehingga korupsi telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Yang berarti korupsi mengakibatkan kerusakan besar dan secara luas mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia.

Diketahui, biasanya pelaku korupsi berasal dari kalangan elit, baik itu pejabat publik, politisi serta pegawai negeri yang dipercayakan memiliki kekuasaan publik dari negara.

Korupsi sendiri mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat, karena itu pemerintah sangat serius menangani Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi tertuang juga didalam sebuah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 ayat 1.

Disebutkan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Namun, lain halnya dengan Pasal 687 RKUHP, yang menjelaskan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Kategori Rp50 juta dan paling banyak kategori Rp500 juta.

Berujuk kepada kedua peraturan itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 687 RKUHP, jelas tertulis hukuman bagi pelaku korupsi begitu rendah dan dinilai tidak akan membuat efek jerah bagi pelaku itu sendiri.

Mengutip dari persidangan Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemko Medan, Isa Ansyari yang hanya dituntut hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp250 juta oleh Jaksa Penuntut Umum pada Senin (3/2/2020) lalu. Padahal ia terbukti melakukan suap sebesar Rp530 juta kepada Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin.

Menurut Jaksa, terdakwa Isa Ansyari bersikap kooperatif, dan berterus terang di depan persidangan sehingga tuntutan 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta hukuman yang pantas diterimanya.

Namun di lain sisi, Seketaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Manambus Pasaribu, berpendapat lain. Menurutnya hukuman yang pantas diterima oleh pelaku korupsi adalah hukuman maksimal.

“Bicara tentang komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia, saya pikir memang orang-orang yang didakwa dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, itu emang harus dihukum dengan berat, karena apa, pertamakan tindak korupsi inikan tindak kejahatan yang luar biasa, kejahatan ini berdampak luas bagi masyarakat, dan masyarakat luas jadi korban. Sehingga memang orang yang didakwa atau divonis melakukan tindakan korupsi memang harus dihukum dengan berat,” cetusnya kepada Waspada Online, Minggu, (9/2).

Manambus menjelaskan, jika hukuman yang ringan dijatuhi kepada pelaku kejahatan Tipikor itu tidak akan membuat efek jerah. “Padahal salah satu tujuan dari penegak pidana adalah bagaimana agar para pelaku kejahatan mengalami efek jerah. Karena perbuatan korupsi mempunyai efek yang luas bagi masyarakat, memang harus hukuman maksimal,” tegasnya.

Senada, Pengamat Hukum dari Pusat Studi Hukum dan Pembeharuan Peradilan (PUSHPA) Sumatera, Utara Nuriono, bersependapat hukuman yang rendah tidak akan memberikan efek jera kepada orang yang berpotensi melakukan tindak pidana yang sama dan dirinya menyayangkan tuntutan yang diberikan begitu rendah kepada pelaku korupsi, salah satunya kepada terdakwa Isa Ansyari.

“Penerapan pasal 5 ayat (1) huruf (a) terhadap Kadis PU memang tepat karena penerima suap adalah penyelenggara negara, namun terhadap tuntutan 2,6 tahun oleh JPU dirasakan tuntutan itu tidak akan memberi efek jera kepada orang yang berpotensi melakukan tindak pidana yang sama.

Pengamat Hukum Nuriono juga berharap kepada penegak hukum, agar tegas dalam penanganan kasus korupsi. Agar tindak pidana korupsi/pelaku korupsi khususnya di Indonesia bisa berpikir dua kali untuk melakukan korupsi.

“Tuntutan 2,6 tahun seakan hanya bargaining kepada terdakwa. Mengapa JPU tidak menuntut hukuman maksimal sebagaimana ancaman hukuman dalam Pasal 5. Hal inilah yang mendorong orang lain tidak takut untuk melakukan korupsi karena rendahnya tuntutan hukuman yang diajukan JPU,” pungkasnya. (wol/ryan/data3)

Editor: Agus Utama

Check Also

KPK Dinilai Blunder Umumkan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Korupsi

JAKARTA, Waspada.co.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan blunder ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.