ANALISIS: Ketika Presiden Jokowi Minta TikTok Buat Sosialisasi Pancasila

Ilustrasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Pengamat menilai arahan Jokowi kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) penggunaan TikTok untuk menyosialisasikan Pancasila kurang tepat. Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi mengaku TikTok kurang pas digunakan sebagai salah satu instrumen sosialisasi nilai Pancasila.

Sebab ia menilai aplikasi media sosial (medsos) itu identik dengan hiburan dan bahan tertawaan. Sehingga, ia khawatir menggunakan TikTok untuk sosialisasi malah membuat Pancasila menjadi bahan olokan.

Heru menuturkan semua medsos sejatinya bisa digunakan untuk sarana sosialisasi. Akan tetapi, dia berkata Pancasila sebagai sebuah sesuatu yang formal harus disampaikan melalui medsos yang tepat.

Badan Pembina Ideologi Pancasila berencana untuk menggunakan media sosial seperti TikTok hingga YouTube untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada milenial. Rencana itu diklaim merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo.

Sebelum ada arahan Jokowi, BPIP sejatinya sudah menggunakan media sosial, seperti Facebook (503 pengikut) dan Instagram (2.830 pengikut), Twitter (344 pengikut) dan Youtube (46 pelanggan).

Penggunaan dua media sosial ini yang terbilang cukup aktif. Sebab, pada kedua media sosial ini BPIP cukup sering memberikan konten. Sementara di Twitter, tidak ada cuitan baru dalam beberapa waktu belakangan dan Youtube hanya ada lima video yang diunggah.

“Waspada justru nanti Pancasila jadi bahan olok-olokan. Viral sih viral, tapi ya konotasinya hiburan kan sayang, atau bahkan maksudnya bahas persatuan eh seolah sebatas joget bersama saja,” ujar Heru kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/2).

Hal senada diungkap Pengamat digital, Enda Nasution. Menurutnya, penyampaian pesan mesti disesuaikan dengan karakteristik media sosial itu masing-masing.

Menurutnya penyampaian pesan Pancasila lewat TikTok dianggap kurang tepat. Sebab, menurutnya BPIP tidak mungkin menampilkan tarian yang identik dengan konten di dalam TikTok saat ini.

“Jadi tentu tidak bisa sekedar menggunakan. Pemilihan kanal juga harus dipikirkan. Tapi balik lagi ke materi yang efektif, yang kemudian orang bisa nyambung,” ujar Enda.

Pilih saluran
Meski demikian, Enda mengakui kalau medsos sangat potensial untuk menyebarkan informasi. Hal itu terlihat dari tingginya pengguna medsos di Indonesia yang mencapai lebih dari100 juta pengguna di mana setengah lebih merupakan milenial.

Bila dirinci pengguna Facebook di Indonesia mencapai 137 juta, Instagram 62 juta dan TikTok cuma 10 juta pengguna aktif.

Namun, Enda menyarankan perlu dilakukan pemilihan saluran penyampaian pesan. Untuk menyosialisasikan Pancasila yang terhitung formal, menurutnya perlu ada pemilahan kanal dan konten. Sehingga, anak muda memahami nilai Pancasila yang disosialisasikan melalui medsos.

“Jadi ketika target sudah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah kanal apa yang mereka gunakan. Tapi juga jangan membuat materi yang membosankan, menggurui, dan mengawang,” ujarnya Enda kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/2).

“Selama ini ketika mengkomunikasikan Pancasila terlalu tinggi bahasanya, tidak membumi,” ujarnya.

Sementara itu, Heru menyarankan BPIP intens membuat film pendek yang bertemakan toleransi, gotong-royong, musyawarah, keberagaman agama, hingga persatuan. Nantinya, film pendek buatan BPIP diunggah di medsos selain TikTok.

“Ini bisa lebih panjang menjelaskan dan bisa lebih ada seriusnya sedikit dibanding TikTok,” ujarnya.

Pengukuran
Lebih lanjut, Enda mengingatkan perlunya melakukan pengukuran dari hasil sosialisasi melalui media sosial. Dalam ilmu komunikasi, dia berkata sebuah sosialisasi tercapai ketika diterima dan ada dampaknya bagi penerima.

“Yang jadi kelemahan instansi pemerintah adalah bukan diukur impact (pengaruh)-nya, tapi diukur kami sudah mengerjakan. Sekedar centang saja ‘ini sudah’, ‘berarti selesai dong tanggungjawab kami’. Bukan gitu ngukurnya,” ujarnya.

Ia mengatakan medsos tidak bisa digunakan hanya pada suatu waktu jika untuk kepentingan sosialisasi. Dia berkata BPIP mesti secara berkelanjutan menggunakan medsos sehingga menimbulkan partisipasi publik.

Sementara itu, Plt Kabiro Humas Kominfo Ferdinandus Setu mengaku siap mendukung jika BPIP jika hendak menyosialisasikan nilai Pancasila kepada milenial lewat berbagai media sosial termasuk TikTok. (cnnindonesia/ags/data3)