Yasonna Copot Ronny Sompie, DPR: Kemenkumham Harus Buktikan Kesalahan Sistem Imigrasi

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly (Foto: Okezone.com)
agregasi

JAKARTA, Waspada.co.idKomisi Hukum DPR berharap peristiwa sistem error di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tetap diusut, kendati Ronny Franky Sompie telah dicopot dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi.

“Saya berharap tidak berhenti sampai di situ. Justru saya melihat ini menjadi langkah awal untuk langkah berikutnya,” ungkap anggota Komisi Hukum DPR, Taufik Basari saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly sebelumnya telah mencopot Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Ronny Franky Sompie dari jabatannya. Ini disebabkan karena adanya delay informasi terkait keberadaan buronan kasus korupsi Harun Masiku.

Pihak Imigrasi mulanya menyebut Harun Masiku berada di luar negeri sejak Senin 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Saat itu, pihak Imigrasi memastikan belum ada data perlintasan Harun Masiku kembali ke Indonesia pasca terjadinya operasi senyap lembaga antirasuah.

Namun belakangan, Imigrasi menyebut mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu telah berada di Indonesia pada 7 Januari 2020 atau sehari sebelum KPK melakukan OTT terhadap Wahyu Setiawan.

Dirjen Imigrasi, Ronny Franky Sompie mengakui ada delay time terkait data perlintasan Harun Masiku. Sehingga, terjadi simpang siur informasi terhadap keberadaan buronan KPK tersebut.

Taufik ingin persolan sistem error yang dialami pihak Imigrasi dibuktikan secara riil melalui pengusutan hukum. Dengan demikian, kasus ini akan terang benderang. Aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat terlibat dalam hal ini.

“Saya menganggap bahwa KPK punya kewenangan untuk mengusut secara hukum kejadian ini. Kita ingin apakah keterangan Kemenkumham ini benar atau tidak. Jika memang sistem IT yang error, maka harus bisa dijelaskan dan dibuktikan bahwa itu (memang benar) error,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Tobas ini meyakini errornya sistem IT di Imigrasi adalah bentuk kesalahan terlepas adanya unsur kesengajaan atau tidak. Imigrasi, lanjut dia, memiliki tugas untuk memantau data perlintasan seseorang yang masuk atau keluar negeri. Terlebih, seseorang itu adalah buronan kasus korupsi.

“Kalau benar error pun itu ada kesalahan dari Kemenkumham. Harapannya ada pengusutan lebih lanjut terhadap peristiwa ini,” tutup politikus Partai NasDem itu.