Wakil Ketua Komisi VII Minta Target Elektrifikasi 100 Persen

Elektrifikasi Listrik (Foto: Republika)

JAKARTA, Waspada.co.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyoroti kebijakan elektrifikasi di daerah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar) di berbagai kawasan Indonesia. Menurutnya, aspek kesetaraan dan keadilan harus diberlakukan hingga ke pelosok daerah, sehingga target elektrifikasi 100 persen tercapai.

“Ada persoalan mendasar hari ini, kalau kita bicara ketahanan energi, maka kita bertahan dengan cara apapun. Masyarakat tidak mau tahu, listrik harus ada di desa-desa termasuk wilayah perbatasan, sehingga aspek kesetaraan dan keadilan ini juga harus diberlakukan sama di wilayah-wilayah yang sangat sulit,” ujar Gus Irawan Pasaribu, kepada wartawan, baru-baru ini.

Politisi Gerindra ini menuturkan minimnya infrastruktur energi dan pengelolaan energi menjadi permasalahan utama yang dihadapi yang akhirnya menghambat potensi ekonomi daerah. Sebagai contoh, potensi kelautan dan perikanan tidak bisa dikembangkan maksimal, karena banyak daerah potensial hasil laut yang ketersediaan energi listriknya masih minim.

“Sehingga harapan kami, elektrifikasi harus tetap jalan apapun sumbernya. Ke depan, kalau bisa di-hybridmisalnya dengan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terpadu, PLTS Komunal dan lain-lain, bisa kita lakukan secara bertahap gitu. Karena sumber yang kita punya hari ini adalah PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel), tidak ada pilihan lain,” terangnya.

Dia juga menyinggung terkait data elektrifikasi listrik, dimana Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), data Badan Pusat Statistik (BPS), data Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan data PLN juga berbeda. Dia mengusulkan, agar data seluruh pemangku kebijakan memvalidasi rasio elektrifikasi berbasis rumah tangga bukannya berbasis desa.

“Kita juga harus mengkaji elektrifikasi listrik 100 persen, karena pemaknaan elektrifikasi ini kan berbeda-beda dari sisi data base, data TNP2K, data BPS, data Pemprov dan Pemkab atau Pemkot, serta PLN juga berbeda, satu dengan yang lain,” ujarnya.

“Jadi usulan konkret kita, melakukan workshop bersama untuk memfasilitasi data elektrifikasi dan data desa telah berlistrik, dengan seluruh pemangku kebijakan yang berkaitan dengan penetapan data elektrifikasi listrik, sehingga kita keluar dengan satu data clear,” tutup Gus Irawan. (wol/min/data3)

Editor: Agus Utama