_
Home / Fokus Redaksi / Sekda: PD Pasar Milik Pemko Medan, Bukan Milik Pribadi
Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, memimpin apel di halaman Kantor PD Pasar Lantai III Pasar Petisah, Senin (27/1). (WOL Photo)

Sekda: PD Pasar Milik Pemko Medan, Bukan Milik Pribadi

MEDAN, Waspada.co.id – Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, selaku Ketua Badan Pengawas (Bawas) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan, memimpin apel di halaman Kantor PD Pasar Lantai III Pasar Petisah, Senin (27/1).

Usai rapat, suasana sempat ricuh. Pasalnya, Rusdi Sinuraya selaku Direktur PD Pasar yang telah diberhentikan dengan Surat Keputusan Wali Kota Medan No.821.2/43.K/2020 tanggal 16 Januari 2020 tidak mengizinkan Sekda menggunakan ruangan kerja yang digunakannya selama ini untuk tempat rapat. Akibatnya, aksi tarik menarik dan dorong dengan petugas Satpol PP pun sempat terjadi.

Tidak hanya dengan petugas Satpol PP, Rusdi juga sempat merebut mik saat salah seorang pegawai tengah berbicara menyampaikan aspirasi. Aksinya tersebut sontak mendapat protes dan perlawanan dari para pegawai lainnya. Tak pelak, aksi tarik dan dorong pun kembali terjadi disertai teriakan dan cemohan dari sebagian besar pegawai.

Meski suasana sempat memanas namun tidak berakhir ricuh, sebab aparat Polrestabes Medan beserta Kodim 0201/BS dengan cepat ‘mendinginkan’ ketegangan. Begitu juga dengan petugas Satpol PP, emosi mereka langsung diredam Kasatpol PP M Sofyan yang membawa seratusan petugasnya untuk ikut jalannya apel.

Sebelum apel dimulai, Rusdi Sinuraya didampingi Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Arifin Rambe yang juga ikut diberhentikan lebih dulu melaksanakan apel dan hanya diikuti sebagian kecil pegawai saja. Umumnya, para pegawai memilih tidak ikut dan memutuskan turun karena mengetahui akan ada apel bersama Bawas PD Pasar.

Barulah setelah Sekda tiba bersama Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku Sekretaris Bawas Khairul Syahnan, Asisten Umum Renward Parapat, Kepala Inspektorat Ikhwan Habibi Daulay, Kepala Satpol PP M Sofyan, Plt Dirut PD Pasar Nasib, Plt Direktur Operasional Gelora KP Ginting, barulah para pegawai naik kembali dan mengikuti prosesi apel yang dipimpin Sekda.

Mengawali sambutannya, Sekda menjelaskan, apel ini merupakan apel biasa yang dilakukan Plt Wali Kota maupun Sekda selama di lingkungan organisasi perangkat derah (OPD). Oleh karenanya ungkap Sekda, tidak ada yang luar biasa dalam apel pagi tersebut. Di hadapan seluruh pegawai, Sekda menegaskan, PD Pasar milik Pemko Medan, bukan milik pribadi.

“Saat ini pemilik PD Pasar adalah Plt Wali Kota. Dalam rangka menjalankan perusahaan daerah, maka pemilik perusahaan mengangkat badan pengawas dan jajaran direksi. Termasuk, melakukan pemberhentian merupakan wewenang pemilik perusahaan. Untuk itu patuhi dan laksanakan keputusan pemilik perusahaan tersebut,” tutur Sekda.

Apabila tidak puas dengan keputusan pemilik perusahaan, tegas Sekda, silahkan tempuh jalur hukum. Dikatakannya, persoalan ini tidak mucul dengan tiba-tiba. Sebelum dilakukan pemberhentian, jelasnya, Badan Pengawas sudah memberikan surat peringatan tiga kali yakni No.72/BP/II/2019 tanggakl 20 Februari 2019 (Surat Peringatan I), kemudian No.84/BP/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 (surat peringatan II0 dan No.110/BP/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 (Surat Peringatan III).

Sekda selanjutnya minta kepada seluruh jajaran PD Pasar untuk bekerja dengan sebaiknya untuk memajukan PD Pasar. Diingatkannya, bekerja harus sesuai dengan rule yakni Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sedangkan kepada Plt Dirut dan Direktur Operasional PD Pasar, Sekda minta segera melakukan konsolidasi dengan baik bersama seluruh jajaran PD Pasar. “Tolong jaga kekondusifan dan lebih terpenting lagi tingkatkan pelayanan kepada para pedagang dan masyarakat sebagai konsumen,” pesannya.

Di kesempatan itu Sekda kembali menegaskan, berdasarkan Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SIPTB) yang telah dikeluarkan, tidak ada pengutipan retribusi kepada para pedagang di Pasar Kampung Lalang. Menurut Sekda, hal itu dilakukan Pemko Medan untuk membantu para pedagang yang selama 3 tahun terlunta-lunta karena proses pembangunan yang dilakukan.

“Kalau mau dikutip, jangan retribusi untuk pemakaian tempat berjualan melainkan uang kebersihan, jaga malam maupun uang air dan listrik. Di luar itu, saya minta jangan ada pengutipan yang dilakukan, sebab tidak ada uang PD pasar yang digunakan untuk pembangunan Pasar kampong Lalang!” tegasnya.(wol/mrz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Pemko Medan Buka Peluang Kerjasama Dengan Swiss

MEDAN, Waspada.co.id – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, diwakili Plt Kadis Perindustrian ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.