PPP : Parliamentary Threshold 5% Dikhawatirkan Hanguskan Suara Rakyat

Ilustrasi KPU (Dok Okezone)
agregasi

JAKARTA, Waspada.co.idPDIP merekomendasikan agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dinaikkan dari 4% menjadi 5% untuk DPR RI, serta 4% DPRD Provinsi dan 3% DPRD Kabupaten/Kota. Rekomendasi PDIP tersebut dinilai berpotensi membuang suara rakyat jika partai yang dipilihnya tidak memenuhi ambang batas.

Wakil Ketua Umum PPP, Mohammad Arwani Thomafi, menjelaskan, salah satu indikator kualitas demokrasi adalah suara dalam TPS yang dapat dikonversi menjadi kursi di dewan. Ia mengkhawatirkan banyaknya suara pemilih yang hangus karena tidak memenuhi ambang batas.

“Terkait parliamentary threshold lagi-lagi bahwa kita ini dihadapkan bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi Pemilu kita. Salah satu indikator demokrasi Pemilu kita semakin berkualitas adalah kehadiran warga negara dalam TPS yang nantinya menjadi suara dan kursi,” kata Arwani di DPR RI, Senin (13/1/2020).

Ia menambahkan, konversi suara menjadi kursi inilah yang sebenarnya menjadi penting bagi terealisasikannya aspirasi masyarakat di TPS.

“Jangan sampai masyakat datang ke (TPS), tapi justru banyak suara yang hangus, banyak suara yang tidak menjadi kursi. Ini menjadi penting kita perhatikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, kalau parliamentary threshold dinaikkan, potensi suara yang akan hangus akan semakin banyak suara masyarakat tidak menjadi kursi.

Sebelumnya, Rakernas I PDIP 2020 mengeluarkan sembilan rekomendasi. Salah satu merekomendasikan agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dinaikkan dari 4% menjadi 5%, serta 4% DPRD Provinsi dan 3% DPRD Kabupaten/Kota.