Penyidikan Harus Izin Dewas KPK, Keputusan Diambil 1×24 Jam

Tumpak Hatorangan Panggabean
agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan prosedur pemberian izin untuk penyelidikan maupun penyidikan bagi lembaga antirasuah. Dewas, kata Tumpak, hanya dapat memproses perizinan setelah mendapatkan surat permohonan dari KPK.

Tumpak menjelaskan, jajarannya akan langsung memproses dan mengambil keputusan sebelum 1×24 jam setelah izin tersebut diajukan KPK. Dewas pun tidak berhak mencampuri kewenangan penyidik dalam melakukan penggeledahan.

Namun, dalam surat izin yang diberikan Dewas, penyidik serta penyelidik hanya diberi waktu 30 hari atau sebulan untuk melakukan penggeledahan. Untuk tempat dan waktu penggeledahan, diserahkan kepada tim penyidik atau pun penyelidik.

“Penyidik punya strategi kapan harus menggeledah. Itu tidak kami campuri. Tetapi, kami hanya memberikan izin 1×24 jam sejak pengajuan permohonan. Kapan mereka (penyidik) mau menggeledah? Terserah dia. Cuma dalam izin kami, kami sebut izin ini hanya berlaku selama 30 hari untuk penggeledahan. Kapan penggeledahan? Itu kewenangan penyidik,” terang Tumpak di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Sekadar informasi, KPK urung melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat terkait kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Padahal, KPK sempat akan melakukan penyegelan di markas Partai berlambang Banteng tersebut.

Saat itu, tim KPK sempat mendatangi kantor DPP PDIP setelah adanya tangkap tangan terhadap Wahyu Setiawan. Kedatangan KPK untuk memasang KPK line guna mengamankan barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus ini. Namun, penyegelan batal dilaksanakan karena terdapat permasalahan.

Tumpak mengaku tidak tahu menahu soal belum digeledahnya DPP PDIP. Kemungkinan, kata Tumpak, kalau belum ada penggeledahan di tempat tersebut, penyidik belum mengantongi izin dari Dewas.

“Kalau belum digeledah. Mereka mungkin belum mendapatkan izin dari Dewas atau mungkin belum mengajukan,” ucapnya.