Mulia Syahputra Ajak Masyarakat Berperan Dalam Memilih Kepling

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra Mulia Syahputra Nasution, menjelaskan kalau fungsi anggota dewan ada tiga. Pertama legislasi, yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Kedua, membahas anggaran. Di mana kewenangan dewan membahas dan pengesahan anggaran daerah (APBD), dan ketiga pengawasan. Anggota dewan memiliki hak mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

“Seperti yang kita sosialisasikan hari ini, adalah bagian dari tugas anggota dewan. Perda Kota Medan Nomor 9/2017 tentang Pembentukan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, perlu kita ketahui. Karena selama ini kita melihat ada di beberapa tempat pengangkatan kepling seperti kerajaan. Itu yang tidak boleh dan perlu kita ketahui bagaimana mekanismenya,” ungkapnya saat mensosialisasikan Perda Kota Medan di Jalan Karya Wisata Komplek J-Crown, Sabtu (18/1).

Lebih lanjut pria yang duduk di Komisi I DPRD Medan membidangi hukum, politik, dan pemerintahan tersebut menjelaskan bahwa saat ini banyak warga yang kurang peduli tehadap pemilihan kepling. Namun ketika sosok yang terpilih kurang cocok lantaran menganut sistem kerajaan, barulah muncul protes yang tak kunjung selesai.

“Warga berhak merekomendasikan siapa yang pantas menjadi kepling. Jangan ketika muncul keengganan, baru memberontak. Yang perlu ibu-ibu ketahui, yang berhak mengangkat dan memberhentikan kepling adalah camat. Jika ada kepling yang tidak bekerja sesuai tupoksi, laporkan ke saya. Kita akan tegur camatnya dan segera mempertimbangkan SK (surat keterangan) yang sudah diterbitkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Mulia juga menegaskan kepada seluruh lurah maupun camat agar lebih jeli lagi mengeluarkan surat keterangan pengangkatan kepling, sebelum ada rekomendasi dari masyarakat. “Sekarang, marilah kita bersama-sama proaktif untuk peduli kepada situasi dan kondisi di lingkungan sekitar kita,” imbuhnya.

iklan

Sebelumnya, sejumlah warga mempertanyakan bagaimana mekanisme pengangkatan kepling di Kota Medan. Sebab fakta dilapangan tidak transparan, kerap bermasalah, dan cenderung menganut sistem kerajaan.

“Kepling kami nggak jelas. Karena pendataan warga miskin nggak tepat sasaran. Setelah dipilih, kepling susah dihubungi, mendata warga pun yang dekat-dekat dengan dia aja. Apa sebenarnya standarisasi pengangkatan kepling di Medan?,” ucap warga Kecamatan Medan Johor, Siti Afnizar.

Warga Medan Johor lainnya, Nidaul Hasanah, menyarankan pemilihan kepala lingkungan secara terbuka. Dan jika terpilih, kepling wajib mengumpulkan warga untuk menyerap aspirasi. Karena banyak warga yang belum terdata untuk mendapatkan program pemerintah.

“Kalau pilkada, kepling baru muncul dan kumpulkan warga. Habis itu, warga pun dilupakan Kami minta pak Mulia mencari solusi di Kelurahan Gedung Johor ini, supaya kepling yang ada di kelurahan kita benar-benar peduli dan bekerja dengan ikhlas untuk masyarakat,” tandasnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan