Menolak Omnibus Law, APBD-SU Demo Kantor Gubernur

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Melihat dari tujuan awal pembuatan Omnibus Law bidang ketenagakerjaan/Undang Undang Cipta Lapangan Kerja agar menarik minat investor, Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD – SU) unjuk rasa di depan kantor Gubernur untuk menolaknya.

Dalam aksinya, Koordinator Aksi Natal Sidabutar, menegaskan Omnibus Law bertolak belakang dengan tujuan hukum ketenagakerjaan itu sendiri, salah satunya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

“Dapat dipastikan akan mereduksi, mengurangi, dan memotong hak-hak pekerja/buruh yang selama ini telah diatur dalam Undang Undang ketenagakerjaan. Hal ini tercermin dari tujuan awal pembuatan Omnibus law yang bertujuan untuk manarik masuknya investor,” teriaknya, Kamis (23/1).

Artinya bahwa hak pesangon, Lanjut Koordinator Aksi, jam kerja, Out Sourching, tenaga kerja asing, dan sanksi yang diatur selama ini dalam UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 beserta aturan turunnya menjadi faktor penghambat masuknya investor sehingga perlu dilakukan perubahan dan penghapusan.

“Maka dengan ini kami dari APBD-SU, meminta kepada pemerintah untuk mencopot kepala dinas tenaga kerja Provinsi Sumatera Utara,” cetus Natal.

iklan

APBD-SU juga meminta kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, untuk membentuk satgas ketenagakerjaan yang terdiri dari unsur, Pemprovsu, Disnakersu, Serikat Pekerja buruh, dan Kapoldasu.

“Agar Gubsu memperkuat penegak hukum ketenagakerjaan dengan menambah kwantitas dan kwalitas serta anggaran pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara,” tutupnya.

Diketahui, unjuk rasa yang dilakukan di depan kantor Gubernur Sumatera Utara ini berjalan dengan lancar dan diterima baik oleh pihak Gubsu.(wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan