_
Home / Warta / Politik / Jika Jawaban Kejagung Tak Memuaskan, Komisi III: DPR Akan Bentuk Panja Jiwasraya
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa (foto: Ist)

Jika Jawaban Kejagung Tak Memuaskan, Komisi III: DPR Akan Bentuk Panja Jiwasraya

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi III DPR kembali melanjutkan rapat dengan Kejaksaan Agung pada Senin (20/1). Rapat tersebut melanjutkan rapat dengar pendapat yang salah satunya membahas kasus Jiwasraya.

“Tentunya yang akan ditanyakan soal Jiwasraya itu adalah apa yang sudah dilakukan. Tentu apa yang dilakukan sesuai gak dengan tupoksi Kejagung dalam ranah-ranah pidana. Hari ini tentu harus lebih jelas lagi semuanya,” ujar Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

Lebih lanjut, Desmond mengatakan, akan mendalami masalah hukum tindakan goreng saham yang dilakukan tersangka. Menurutnya, tidak cukup penyelesaian masalah ini jika hanya negara membantu membayar uang nasabah.

“Mereka salah satu orang yang ditahan Kejaksaan Agung sebelum dia ditahan masih jualan saham berarti ada hal-hal tidak sekedar hukum yang bisa diselesaikan. Inilah yang akan kita perdalami,” kata dia.

Desmond pun bilang, jika jawaban Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak memuaskan, Komisi III akan membentuk panitia kerja. “Kalau keterangan hari ini tidak memuaskan temen-temen akan membuat Panja,” ucapnya.

Kasus Jiwasraya Harusnya Ditangani Pansus
Desmond menilai seharusnya kasus Jiwasraya ditangani melalui Panitia Khusus (Pansus). Menurutnya, hal tersebut menjadi pertanyaan untuk para pimpinan partai di DPR mengapa enggan membentuk Pansus.

“Inilah yang jadi soal, pertanyaan adalah kepada pimpinan partai. Kalau saya jadi pimpinan Gerindra ya kalau memang partai-partai lain sepakat untuk bikin pansus, ya pertanyaan kalian harusnya jadi pansus,” ujar Desmond.

Desmond menyebut, Panja Komisi III dan Komisi VI akan berbeda. Komisi III akan melakukan pengawasan terhadap Kejaksaan Agung dalam konteks hukum. Karena itu, jika semua bentuk Panja, menurutnya seharusnya bentuk Pansus.

Desmond mengaku tidak tahu apakah ada tekanan pemerintah agar tidak ada Pansus. Adapun keputusan pimpinan DPR untuk tak bentuk Pansus dan sebatas Panja, setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan partai koalisi.

“Ini saya nggak paham, kalau itu saya tidak terlalu paham. Kita lihat saja perkembangannya,” ucapnya.

Desmond enggan menanggapi informasi ada uang mengalir ke lingkaran istana. Dia bilang agar jelas harusnya ditelusuri DPR melalui mekanisme Panja.

Wakil Ketua Komisi III itu juga enggan menduga ada upaya pemerintah melokalisir masalah Jiwasraya. Dia mengatakan, seharusnya semuanya dibuka agar tidak ada fitnah-fitnah demikian.

“Itulah kalau lokalisir itu kayak luka gak tersembuhkan ke depan. Ada fitnah-fitnah. Negara inikan yang terjebak persoalan fitnah fitnah harusnya kan clear agar negara ini lebih baik, agar lebih terbuka, tak ada hal ditutupi, agar masyarakat tak tersakiti gitu,” kata Desmond. (merdeka/ags/data2)

Check Also

Skandal Korupsi Para Wali Kota Medan, Masih Adakah yang Bakal Menyusul?

MEDAN, Waspada.co.id – Seolah menjadi ‘budaya’ tindak pidana korupsi di jajaran Pemerintah Kota Medan semakin ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.