Firli Bahuri: Belum Ada Perpres tentang Organisasi Tata Kerja KPK

Ketua KPK, Firli Bahuri (foto: Okezone.com/Reza)
Iklan
agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberi tanggapan atas beredarnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Organisasi, Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan KPK.

Dalam draf yang beredar itu disebutkan bahwa pimpinan KPK adalah pejabat negara setingkat menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, ada pula organ pelaksana Inspektorat Jenderal (Irjen) di KPK.

Firli mengatakan, hingga kini belum ada Perpres tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Menurut dia hingga kini beleid itu masih terus dibahas oleh pihak terkait. Ia pun tidak tahu ada draf Perpres yang beredar.

“Belum ada (Perpres) tentang organisasi tata kerja KPK, belum ada, itu masih dalam tahap pembahasan, jadi saya tidak tahu juga kenapa itu ada beredar. Tapi yang pasti itu belum ada izin prakarsa dari Presiden (Jokowi),” kata Firli usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).

Jenderal polisi bintang tiga itu berujar, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, lembaga antirasuah memang diberikan kewenangan untuk mengatur organisasi dan tata kerjanya sendiri. Tetapi, mengenai hal itu, hingga kini masih dibahas.

iklan

Firli menegaskan, hingga kini belum ada Perpres yang mengatur organisasi dan tata kerja KPK. Begitu juga dengan organ pelaksana Inspektorat Jenderal yang hingga kini belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Itu Anda tahu dari mana? Tidak ada kalau draf kan itu masih draf artinya kan belum ada pembahasan izin prakarsa, untuk membahas itu juga belum ada. Anda jangan bertanya dengan yang belum dibahas. Belum ada pembahasan, izin prakarsanya saja belum ada gimana mau dibahas,” tuturnya.

Namun demikian, mantan Kabarhakam Polri itu membenarkan jika Perpres mengenai Dewan Pengawas KPK sudah terbit. Selanjutnya, KPK akan membincangkan soal status pegawai lembaga antirasuah.

“Dewan Pengawas itu sudah ada itu sudah di tandatangan dan itu sudah dibahas bersama. Ke depan kita akan bicara bagaimana status pegawai, hak keuangan pegawai, makanya saya datang ke Menkeu itu dalam rangka itu,” pungkas Firli.

Iklan