Entaskan Kemiskinan di Medan Butuh Komitmen Bersama

Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra ,Dedy Aksyari Nasution (WOL Photo)

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra Dedy Aksyari Nasution, menyebut bahwa seseorang dikatakan tidak miskin lagi ketika hak sebagai warga negara seperti kebutuhan pangan, kesehatan, dan pekerjaan sudah terpenuhi.

Artinya, secara mandiri warga tersebut tidak tergantung dengan program bantuan pemerintah. Namun jika sebaliknya, maka warga tersebut berhak mendapatkan bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan lainnya.

“Kalau sudah begitu, pemerintah wajib memberikan pelatihan keterampilan kepada warga miskin. Apakah itu dalam bentuk pelatihan usaha mikro, permodalan dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita ketahui dan dorong agar semakin sedikit warga miskin di Kota Medan,” ucapnya dalam sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Gang Bengkel Kelurahan Siti Rejo I Kecamatan Medan Kota, Minggu (19/1).

Dedy menambahkan, pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. “Tetapi tanggung jawab kita bersama, terlebih lagi perusahaan BUMN dan swasta.”

“Kalau perusahaan-perusahaan tersebut mau keluarkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) mereka, persoalan miskin di kota kita akan berkurang. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan mandiri akan menambah persoalan baru. Karenanya kita di DPRD Medan, tengah menggodok wacana penggratisan iuran BPJS Kelas III mandiri,” jelasnya.

Lebih lanjut pria yang duduk di Komisi IV DPRD Medan ini menambahkan, kalau sejatinya pemerintah pusat sudah banyak menelurkan program. Hanya saja kelemahan kita adalah belum adanya peraturan wali kota (perwal) menyangkut Perda 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan itu.

“Ujung tombak keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan ini adalah kepling. Kepling lebih tahu mana yang layak dan tidak mendapatkan program bantuan. Saya berharap, kepling lebih jeli lagi mendata orang-orang yang berhak menerima bantuan. Sama-sama lah kita luruskan niat ini. Yang mana berhak dan tidak,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Camat Medan Kota T. Chairuniza, meminta kepada seluruh kepling agar objektif dalam mendata warga kurang mampu yang akan menerima bantuan program dari Pemerintah Kota Medan. Tidak sedikit diketahui, warga miskin yang terdata itu kebanyakan sanak saudara kepling itu sendiri.

“Hal seperti ini lah yang menjadi dilema. Kita (kepling) boleh membantu saudaranya yang miskin, tidak ada masalah. Tapi jumlahnya itu jangan lebih banyak saudaranya dari pada masyarakat. Makanya saya sudah wanti-wanti kepada kepling agar tidak terjadi hal seperti itu,” tegasnya.

Sebelumnya dalam pertemuan tersebut terangkum, hampir seluruhnya warga Kecamatan Medan Kota mempertanyakan bagaimana cara warga mendapatkan program bantuan dari pemerintah baik PKH, BPJS PBI dan lainnya. Sebab selama ini, kepling dianggap tidak transparan dalam lakukan pendataan. Alhasil banyak warga bertanya-tanya, kategori miskin itu seperti apa agar bisa menerima bantuan.

Seperti pengakuan Asni, warga Kelurahan Siti Rejo I Kecamatan Medan Kota yang mempertanyakan bagaimana cara mendapatkan BPJS secara gratis. Begitu juga dengan Sukardi, masih bingung mengenai tetangganya yang masuk dalam kategori miskin tapi tidak menerima bantua apapun dari pemerintah.

Di akhir acara, perwakilan Dinas Sosial Medan, Redi, berjanji akan benar-benar melakukan pendataan. Sehingga program yang dijalankan tepat sasaran.

“Jadi setiap ada bantuan, kami akan data. Tahun 2020, kami akan verifikasi data dan validasi data. Banyak warga mampu tapi mengaku miskin. Ke depan, petugas langsung turun dan menentukan siapa-siapa yang layak menerima bantuan,” ucapnya meyakini.(wol/mrz/data3)

Editor: Agus Utama