Dana ke Jepang Kurang, Eldin “Kutip” Uang Dari OPD

Terdakwa dugaan kasus suap proyek dan jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kota Medan, Isa Ansyari (kiri) mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (9/1). Sidang tersebut menghadirkan sembilan orang saksi, salah satunya Wali Kota Medan Non-aktif, Dzulmi Eldin yang saat ini menjadi tahanan KPK. (WOL Photo/Ega Ibra)

MEDAN, Waspada.co.id – Ternyata perjalanan dinas Wali Kota Medan Nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin, ditanggung oleh setiap kepala Operasi Perangkat Daerah (OPD).

Ini terungkap dalam persidangan lanjutan Kasus OTT suap Walik Kota Medan dengan terdakwa Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari dalam persidangan yang berlangsung di ruang Cakra I, Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (16/01).

Hari ini Jaksa Penuntut Umum dari KPK menghadirkan 12 orang saksi diantaranya Kadishub Medan, Iswar, Kadis BPKAD/Dispenda Medan, Suherman, Samsul Fitri Kasubbag Protokol Pemko Medan, dan Kadis Ketahanan Pangan Medan, Emilia Lubis, bersama delapan orang saksi.

Dalam kesaksiannya, Iswar mengaku mendapat telepon dari Kasubbag, menyatakan bahwa Wali Kota Medan ada kegiatan dinas mohon dibantu. Kemudian Iswar menyerahkan uang melalui Kasi Pengujian Sarana Dishub Medan, Gultom Ridwan Parlin kepada Andika Suhartono selaku staf Protokoler, semula uang Rp20 juta sebanyak dua kali jadi total Rp40 juta.

“Saya ditelfon Kasubbag, untuk membantu perjalanan dinas ke Jepang,” ungkapnya, dihadapan Ketua Majelis Hakim Abdul Aziz.

Namun, baik Iswar maupun Gultom ketika ditanya uang tersebut untuk keperluan apa diberikan kepada Andika. Iswar dan Gultom mengatakan tidak menanyakan karena sebagai bentuk loyal kepada pimpinan. “Saya tidak ada bertanya hakim,” kilahnya.

Majelis hakim juga bertanya, uang yang diserahkan Andika, apa bener untuk kekurangan perjalanan.

“Benar yang mulia, uang yang diserahkan berasal dari Credit Usaha Mandiri sebesar Rp200 juta. Itu memang untuk menutupi biaya perjalanan ke Jepang,” ucap Iswar.

Tak hanya Iswar, Kadispenda Medan Suherman juga mengaku, selain menutupi uang perjalanan ke Jepang, ada juga uang-uang yang diserahkan setiap OPD Wali Kota.

Di sisi lain, dari keterangan Suherman, terungkap fakta baru dalam perjalanan dinas Wali Kota Medan keluar negeri.

Awal mula berencana berangkat ke Amerika, makanya waktu itu ia memberikan uang Rp140 juta dalam dua kali pembayaran Rp110 juta dan Rp30 juta, itu untuk kepengurusan visa.

Sedangkan uang Rp80 juta yang diberikan itu untuk kegiatan operasional dinas Wali Kota Medan, dengan empat kali pembayaran, dari setiap pembayaran sebesar Rp20 juta.

Masih dalam persidangan itu, Ketua Majelis Hakim Tipikor pun lanjut bertanya, apakah terlaksana berangkat ke Amerika?. “Tidak jadi yang mulia,” saut Suherman.

Nah kalau tak jadi, lanjut hakim, apakah uang yang tadi diserahkan, apakah dialihkan perjalanan ke Ichikawa, Jepang dalam rangka sister city?

Sayangnya Suherman lagi-lagi menyatakan tidak mengetahui hal itu. “Tidak tau yang mulia,”

Hakim pun mengganti pertanyaan karena saksi tidak mengetahui hal tersebut. “Apa kau ikut pergi ke Jepang,” tanya hakim.

Kali ini jawabannya pun berada dari sebelumnya. “Saya ikut ke Jepang bersama Iswar dan Asisten Pemko Medan,” tuturnya.

Tidak hanya Iswar, hakim juga bertanya kepada Kadis Ketahanan dan Pangan Pemko Medan, Emilia Lubis, terkait pernyataan pemberian uang.

Diketahui, rombongan yang ikut ke Jepang terdiri dari Dzulmi Eldin, Rita Maharani, Samsul Fitri, Andika Suhartono, Fitra Azmayanti Nasution, Musaddad, Iswar S, Suherman, T. Edriansyah Rendy, Rania Kamila, Hafni Hanum, Tandeanus, Vincent, dan Amanda Syaputra Batubara, yang akan di fasilitasi oleh ERNI Tour &Travel. (wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN