BPK dan KPK Perbaharui Kesepakatan Kerja Sama

ANTARA

JAKARTA, Waspada.co.id– Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani kesepakatan tentang kerja sama tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara dan unsur pidana, penghitungan kerugian negara, dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Ketua KPK Firli Bahuri di Kantor BPK Pusat, Jakarta, Selasa (7/1). Pada kesepakatan bersama ini, maka kesepakatan bersama BPK dengan KPK Nomor 01/KB/I-VIII.3/09/2006 dan Nomor 22/KPK-BPK/IX/2006 tentang Kerja Sama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan tidak berlaku.

“Satu kesepahaman itu kan ada batas klausul. Di kalimat terahir pasal kesepahaman di situ dikatakan bahwa kesepahaman ini berlaku sampai tanggal sekian dan ada periodesasinya, seketika itu habis maka kita lakukan pembaharuan,” kata Firli.

Kesepakatan bersama ini meliputi tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara dan unsur pidana kepada KPK; tindak lanjut terhadap permintaan KPK kepada BPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara; pencegahan tindak pidana korupsi; pertukaran informasi; dan koordinasi.

Kesepakatan tersebut juga membahas kewenangan BPK dan KPK, di mana BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya kerugian negara dan unsur pidana. Sementara itu, KPK memiliki wewenang menentukan ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi.

Pada bagian kedua kesepakatan, disebutkan BPK melakukan pemaparan dan pembahasan atas hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara dan unsur pidana dengan KPK. Apabila hasil pemaparan dan pembahasan itu menyimpulkan adanya kerugian negara dan unsur pidana, maka BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada KPK.

Penyerahan hasil pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertulis oleh BPK kepada KPK. Selanjutnya, KPK menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagai proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait penghitungan kerugian negara, KPK dapat meminta BPK menghitung kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penghitungan kerugian negara, BPK memperoleh dokumen pendukung dari KPK.

BPK dapat meminta dokumen pendukung kepada pihak lain dengan berkoordinasi dengan KPK. Selanjutnya, BPK menyampaikan hasil penghitungan kerugian negara kepada KPK setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

Mengenai keterangan ahli, KPK dapat meminta BPK untuk menunjuk ahli, guna didengar keterangannya tentang hal-hal terkait dengan hasil pemeriksaan BPK. Permintaan penunjukan ahli dilakukan secara tertulis, dan selanjutnya BPK kemudian memberikan keterangan ahli dalam proses pengadilan.

BPK dan KPK juga melakukan kerja sama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kerja sama ini dilakuan antara lain dengan sosialisasi serta pendidikan dan pelatihan.

“Kerja sama antara BPK dan KPK ini mengawali satu babak baru di antara kedua lembaga dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi,” ujar Agung.

Agung menambahkan kesepakatan bersama yang diteken hari ini juga tidak banyak berbeda dengan nota kesepahaman sebelumnya. Namun ia menyebut ada beberapa hal yang mesti diperbarui seiring berlakunya UU KPK hasil revisi. (wol/aa/bpk/data2)

Editor AUSTIN TUMENGKOL