5 Dewas KPK Mulai Pelajari Sistem Kerja

Dewan Pengawas KPK (Foto: Okezone/Arie Dwi Satrio)
Iklan
agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Lima Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menjalani induksi atau pengenalan sistem kerja di lembaga antirasuah. Kelima Dewas KPK itu yakni, Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Harjono, dan Syamsuddin Haris.

Kelima Dewas tersebut menjalani induksi selama tiga hari sejak 6 hingga 8 Januari 2020 di kantornya yakni, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau kantor lama KPK. Kelima Dewas mendapatkan pengarahan terkait tugas pokoknya masing-masing.

“Selama tiga hari, lima Dewan Pengawas KPK mendapatkan materi terkait dengan struktur organisasi KPK. Termasuk jumlah sumber daya manusia dan tugas masing-masing unit kerja di KPK,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (7/1/2020).

Dijelaskan Ali, pada hari pertama menjalani induksi, Dewas diberikan pemahaman mengenai kode etik pegawai KPK yang tertuang dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK serta kode etik Pimpinan KPK yang diatur dalam Keputusan Pimpinan KPK No: KEP-06/P.KPK/02/2004 tentang Kode Etik Pimpinan KPK.

Sementara pada hari ini atau hari kedua, materi yang diberikan terkait fungsi dan manajemen kinerja setiap unit di KPK secara rinci, seperti biro Hubungan Masyarakat, biro Hukum, biro Sumber Daya Manusia, Biro Umum, Biro Rencana Keuangan, dan perwakilan dari Kedeputian Pencegahan.

iklan

“Terakhir, pada hari ketiga masa induksi, kelima Dewan Pengawas akan mengikuti sesi dari Kedeputian Penindakan. Dalam sesi itu Dewas akan diberikan pemahaman secara mendalam mengenai sistem kerja pada bidang penindakan secara rinci,” katanya.

Selama menjalani induksi, Ali mengklaim terjadi diskusi yang aktif antara pemateri yang merupakan pejabat struktural KPK dan Dewan Pengawas KPK. Topik diskusinya beragam, mulai dari penanganan saksi atau tersangka, sistem SDM dan keuangan, teknis publikasi dan pengelolaan informasi, hingga teknis pengelolaan barang bukti dan sitaan di KPK.

Iklan