UN Dihapus, Presiden Jokowi: Kita Dukung

Presiden Jokowi (Foto: Setneg RI)
Iklan
agregasi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung penuh langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, yang memutuskan menghapuskan Ujian Nasional pada 2021. UN tersebut akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

“Sudah diputuskan Mendikbud bahwa Ujian Nasional mulai 2021 sudah dihapus. Artinya sudah tidak ada UN lagi. Akan diganti dengan assesment kompetensi,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Jokowi menjelaskan, nanti UN diganti dengan asesmen kompetensi. Maksudnya, yang assesment sekolah, yang diassement guru-guru. Selain itu ada survei karakter.

“Dari situ akan dievaluasi pendidikan kita sampai mana. Kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh menteri pendidikan.

Artinya mau tidak mau setiap sekolah ada angka-angkanya. Yang angkanya di bawah harus diperbaiki sehingga dia bisa naik. Keliatan sekolah mana yang perlu disuntik di injeksi,” ujarnya.

iklan

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim menerangkan, meski UN dihapus bukan berarti pendidikan di dalam negeri tidak memiliki tolak ukur yang jelas. Namun apa yang diukur dan siapa yang diukur pasca UN dihapuskan akan berubah.

“Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum. Di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah, berdasarkan kompetensi minimum. Apa itu materinya, materinya yang bagian kognitif yaitu hanya dua adalah satu literasi yang kedua adalah numerasi,” tuturnya.

Jadi, lanjut Nadiem, yang dinilai terkait literasi itu bukan soal membaca, tapi kemampuan menganalisa suatu bacaan, kemampuan mengerti atau memahami konsep dibalik tulisan tersebut.

“Itu yang penting. dan yang kedua numerasi itu kemampuan menganalisa menggunakan angka-angka dan matematika ini adalah dua hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi yang dilakukan mulai tahun 2021,” tuturnya.

Jadinya ini bukan berdasarkan mata pelajaran lagi, bukan berdasarkan penguasaan konten, tapi berdasarkan kompetensi minimum dan dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apapun materinya.

“Ini adalah kompetensi minimum yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun mata pelajarannya,” tuturnya.

Tidak hanya itu, akan ada survei karakter. Menurut Nadiem, ini hal paling luar biasa penting, karena pada saat ini secara nasional hanya data, tapi tidak mengetahui mengenai kondisi ekosistem di dalam sekolahnya.

Misalnya, kita tidak mengetahui apakah asas Pancasila itu benar-benar dirasakan oleh siswa-siswa se-Indonesia. Jadi, nanti kita akan menanyakan melalui survei untuk mengetahui ekosistem sekolah bagaimana implementasi gotong royong.

“Apakah level toleransinya sehat dan baik di dalam sekolah itu, apakah well-being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan, Apakah ada bullying yang terjadi kepada siswa-siswi di sekolah itu. Survei ini akan menjadi suatu panduan buat sekolahnya dan buat kami dan buat dinas dan buat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” tuturnya.

Iklan