Terdakwa Kasus Korupsi TRB/TSS Pertanyakan Kerugian Negara di Sidang Eksepsi

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Tiga terdakwa dugaan korupsi pembangungan objek wisata Taman Raja Batu (TRB) dan Tapian Siri-siri Syariah (TSS) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), membacakan nota keberatan (eksepsi) di Ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (26/12).

Ketiga terdakwa yakni, Syahruddin selaku Plt. Kadis PUPR Madina, Hj. Lianawaty Siregar dan Nazaruddin Sitorus selaku PPK. Mereka didakwa merugikan keuangan negara dalam pembangunan objek wisata tersebut sebesar Rp5.245.570.800.

Namun, terdakwa Syahruddin dan Nazaruddin Sitorus melalui kuasa hukumnya Dr. Adi Mansar mempertanyakan soal kerugian keuangan negara terkait penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunanaan anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Madina Tahun 2016 dan 2017 tersebut.

Menurut kuasa hukum kedua terdakwa, kerugian keuangan negara yang didakwakan JPU hanya berlandaskan hasil investigasi perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Dr. Tarmizi Achmad, bukan penghitungan dari BPK.

“Lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, jika tidak disertai bukti kerugian negara dari BPK, unsur korupsi dalam penyidikan belum terpenuhi,” ucapnya di hadapan Hakim Ketua Irwan Effendi.

Oleh sebab itu, hasil audit yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik Dr. Tarmizi Achmad tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara.

“Penyidikan kasus korupsi harus dilengkapi audit investigasi yang pro-justitia yang hanya bisa dilakukan BPK. Jadi, yang diperlukan adalah audit investigasi BPK secara menyeluruh. Bukan sekadar menghitung apa yang ditemukan penyidik,” ungkapnya.

Atas argumen hukum tersebut, dalam pembacaan eksepsi itu, kuasa hukum terdakwa juga menilai dakwaan JPU tidak jelas dan keliru.

“Dakwaan JPU tidak mengurai perbuatan terdakwa secara spesifik, sehingga dakwaan JPU benar-benar tidak jelas terutama tentang, sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada atau mutlak dalam setiap rumusan pidana,” ujarnya.

Bahkan, menurut kuasa hukum terdakwa, uraian tentang perbuatan materil terdakwa tidak jelas diuraikan oleh JPU. JPU dinilai tidak dapat menguraikan secara terperinci perbuatan mana yang dikualifikasikan melawan hukum dan apakah perbuatan tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

“Dakwaan JPU tidak lengkap dikarenakan tidak dituangkannya berupa metode ataupun bagian pekerjaan pengadaan objek yang mana yang menimbulkan kerugian serta dakwaan tidak lengkap mengenai jadwal dimulainnya audit serta berakhirnya audit,” ucapnya.

Untuk itu, kedua terdakwa memohon kepada majelis hakim agar eksepsi mereka dikabulkan. “Menyatakan dakwaan JPU tidak memenuhi syarat-syarat dan memohon kepada majelis hakim agar dakwaan JPU ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima,” tandasnya. (wol/ryan/data3)

Editor: Agus Utama