Soal Ujian Nasional, Menko PMK: Yang Disampaikan ke Saya Bukan Dihapus

Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto : Humas Kemenko PMK)
agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sudah harus dievaluasi.

Muhadjir pun memastikan telah mendapat penjelasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim soal perubahan ujian itu. Ada pun sistem UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

“Yang disampaikan ke saya bukan dihapus, dimodifikasi dan memang harus dievaluasi, kan,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Muhadjir menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat tahapan evaluasi dalam proses belajar. Ia menyebut pihak yang bisa mengevaluasi antara lain guru, satuan pendidikan, dan pemerintah.

“Ujian nasional itu adalah evaluasi yang dilakukan oleh negara. Soal namanya, kemudian bentuknya seperti apa, itu enggak ada masalah. Yang penting harus ada evaluasi itu. Dan nanti akan dimodifikasi, diperbaharui, sesuai dengan perubahan, karena sudah cukup lama ujian nasional,” tutur Muhadjir.

Advertisement

Mantan Mendikbud itu mengatakan bahwa pelaksanaan ujian yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan sudah dilakukan sejak dahulu, khususnya pada tingkat pertama dan menengah. Selain itu, ujian akhir juga telah beberapa kali berganti nama dan mekanismenya.

“Dulu ada namanya ujian penghabisan, kemudian berubah menjadi ujian negara, sekarang menjadi ujian nasional. Itu soal nama, yang penting, hakikatnya itu evaluasi, evaluasi yang dilakukan oleh negara sesuai amanat UU Sisdiknas,” ujarnya.
Menurut Muhadjir, sistem ujian akhir seperti ini tidak benar-benar dihapus karena hanya berubah nama dan mekanismenya.

“Misalnya nanti waktunya akan digeser, tidak pada waktu akhir semester, tetap justru pada pertengahan semester,” katanya.

“Itu nanti bisa berfungsi untuk evaluasi untuk bahan perbaikan kepada guru, ketika mengajar, sehingga murid yang sudah dievaluasi itu bisa diperbaiki sebelum dia selesai (lulus)” ujarnya melanjutkan.

Ia menilai, berbagai kritikan yang datang karena penghapusan UN adalah hal yang wajar. Menurut dia, kritik itu bentuk kepedulian masyarakat terhadap pendidikan.

“Justru bagus ada ruang publik untuk berwacana, berdiskusi, kemudian dicari cara yabg terbaik. Justru tandanya publik sangat peduli kan,” tuturnya.