_
Home / Warta / Politik / PKS Tegas Tolak Konsep Dewan Pengawas KPK
foto: Antara

PKS Tegas Tolak Konsep Dewan Pengawas KPK

JAKARTA, Waspada.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Istana Kepresidenan, Jumat (20/12) kemarin. Politikus PKS Indra mengaku partainya tetap konsisten menolak dewas di lembaga yang kini dipimpin Komjen Firli Bahuri.

Menurut anggota Komisi III DPR 2009-2014 ini, bukan individu anggota yang menjadi persoalan, melainkan konsep tentang dewas itu sendiri.

“Bagi saya bukan personelnya yang bermasalah, tetapi konsepnya. Ditakutkan kalau konsepnya bermasalah, personilnya juga akan ikut bermasalah,” katanya di Jakarta, Sabtu (21/12).

Menurutnya, dengan adanya konsep dewas di KPK, penindakan yang dilakukan lembaga antirasuah akan melemah. Dia menyebut harus izinnya tim KPK kepada dewas saat akan melakukan penindakan yang akan menjadi masalah.

“Kita tahu, tindak pidana korupsi ini terjadinya sangat cepat, bisa terjadi karena perencanaan maupun tidak, kalau harus izin dewas dan ketinggalan dalam menangkap maka pidananya akan hilang,” ujarnya.

Menurut Indra, sejatinya tim lembaga antirasuah saat menindak tak memerlukan izin, cukup pemberitahuan kepada atasan. Dikhawatirkan, moment terjadinya tindak pidana suap akan hilang lantaran harus izin dewan pengawas dalam hal penyadapan.

“Seharusnya tidak perlu izin, cukup pemberitahuan, sehingga kalau ada abuse of power dalam penyadapan, dewasnya hanya check dan recheck, sehingga momentum tindak pidananya tidak lewat,” jelasnya.

“Dewas ini manusia juga, saya tidak meragukan dewas yang sudah dipilih ini, tetapi yang menjadi persoalan adalah dewas ini manusia juga, kalau yang akan disadap adalah koleganya, orang dekatnya atau orang yang memilihnya, itu menjadi persoalan sendiri,” kata Indra menambahkan.

“Potensi-potensi terjadi kebocoran (saat penindakan) atau kelemahan lainnya harus kita tutup. Koruptor ini orang hebat, punya kekuasaan, punya dana, dan punya orang-orang yang juga hebat,” sebut Indra lagi.

Meski UU baru KPK sudah diundangkan dan dewan pengawas sudah dilantik, Indra tetap berharap Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Disebutkan, Perppu memang jalan terbaik. (wol/aa/liputan6/data2)

Editor AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

DPR Sebut Dugaan Korupsi di Jiwasraya Termasuk Kejahatan Kerah Putih

JAKARTA, Waspada.co.id – Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto melihat kasus ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.