Pimpinan DPR Minta Peraturan Menag soal Majelis Taklim Dikaji Ulang

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Foto: iNews.id)
agregasi

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengkritisi rencana sertifikasi majelis taklim yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019. Beleid itu dinilai berlebihan lantaran menimbulkan gejolak.

“Ya kalau menurut saya pribadi bahwa serifikasi majelis taklim itu terlalu berlebihan. Majelis-majelis taklim ini kan di kampung-kampung, di daerah-daerah, itu kan sebenarnya banyak untuk menjaga silaturahmi dan pelajar soal beragama terutama ibu-ibu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

“Oleh karena itu, mungkin kalau saya usulkan supaya tidak terjadi gejolak lebih baik Permenag itu dikaji ulang,” imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu tak menjawab saat dikonfirmasi awak media mengenai musabab pemerintah mengeluarkan kebijakan ini. Dasco hanya mengatakan, suatu peraturan harus dikaji secara matang sebelum diterbitkan atau disosialisasikan.

“Ya saya enggak tahu, ini kan harusnya melalui kajian-kajian yang matang karena ini isu sensitif bahwa Kemudian ada Permenag itu harusnya melalui kajian yang matang,” katanya.

“Jangan membebani Presiden, maksud saya gitu loh, Presiden ini jangan terlalu dibebani dengan hal-hal yang sebenarnya bisa diatasi di level di bawahnya. Oleh karena itu, saya pikir Permenag ini perlu ditinjau ulang,” ujar Dasco.

PMA Nomor 29 Tahun 2019 mengharuskan majelis taklim mendaftarkan diri, baik pengurus, ustaz, jamaah, tempat serta materi ajar. Namun, menurut Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, pihaknya tidak mewajibkan hal itu.

“Kita tidak mewajibkan majelis taklim terdaftar pada Kemenag untuk memperoleh bantuan dari Kemenag, namun bagaimana kita mau bantu kalau tidak tahu datanya,” ujar Fachrul usai membuka Seminar Kebangsaan dan HUT ke-18 Forum Alumni Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) di Jakarta, Sabtu 30 November 2019.