_
Home / Pemilu / Pengurus Daerah Gerindra Diminta Tak Ajukan Eks Koruptor di Pilkada 2020
Ahmad Muzani (Ist)

Pengurus Daerah Gerindra Diminta Tak Ajukan Eks Koruptor di Pilkada 2020

JAKARTA, Waspada.co.id – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi diperbolehkannya eks koruptor maju dalam pemilihan kepala daerah. Dia mengatakan DPP Partai Gerindra sudah meminta pengurusnya di daerah agar tak mengajukan nama eks koruptor.

“Kita minta kepada teman-teman di DPC dan DPD Partai Gerindra untuk tidak mengajukan nama-nama mereka. Toh, nama-nama lain masih ada, masih banyak. Kalau tidak ada ya silakan saja, tapi masa enggak ada,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Muzani mengatakan imbauan itu sudah disampaikan pekan lalu dalam rapat koordinasi. Ia menyadari karena aturannya tak tercantum dalam peraturan KPU maka berpulang pada keseriusan partai politik dalam mengajukan kandidat pada pilkada.

“Tentu saja itu menjadi bagian dari komitmen partai tersebut apakah dia serius melakukan pemberantasan korupsi,” ujar Muzani.

Meski begitu, menjelang pilkada terkadang ada persoalan yang dianggap ruwet. Sebab, hal itu membuat pilihan terhadap calon kepala daerah menjadi sempit.

“Kewenangan untuk mengajukan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur dan wakilnya itu ada di DPP, dan kewenangan itu sekarang sedang dalam proses di tingkat lokal, kabupaten, di provinsi,” tutur Muzani.

Muzani menekankan, Gerindra sendiri akan melakukan penilaian pada Januari 2020. Sebab, ketika kandidat pernah menjadi eks koruptor tentu akan diingat masyarakat.

“Memengaruhi tingkat kepercayaan kepada yang bersangkutan untuk dapat menang dalam pilkada, sehingga yang seperti ini yang akan kami perhatikan sangat serius,” kata Muzani.

Sebelumnya, KPU menerbitkan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No.3/2017. PKPU yang terbit 6 Desember 2019 ini mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dari aturan itu ditegaskan ada larangan terhadap mantan narapidana narkoba dan kejahatan seksual anak. Kedua mantan napi ini dilarang mencalonkan di pilkada. Aturan larangan ini tercantum dalam Pasal 4 huruf H.

Namun, tidak demikian untuk mantan napi korupsi. Dalam aturannya, KPU hanya mengimbau bagi partai politik untuk mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi. Aturan itu dituangkan dalam Pasal 3A ayat (3) dan (4).

Bunyi pasal aturan soal eks koruptot itu sebagai berikut ‘Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi. (vivanews/ags/data3)

Check Also

Ini Alasan Prabowo Tak Undang Jokowi ke HUT Ke-12 Gerindra

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengungkapkan alasan partainya tidak mengundang Presiden ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.