Korupsi Kapal Dinas Pariwisata, Nora Divonis 7 Tahun Penjara

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Wakil Direktur CV Khayla Prima Nusa, Nora Butar-Butar (49) dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Wanita berhijab ini dinyatakan terbukti melakukan korupsi pengadaan kapal Dinas Pariwisata Pemkab Dairi yang merugikan negara senilai Rp359 juta.

“Meminta majelis hakim supaya menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Nora Butar-Butar selama 7 tahun dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan,” tandas Jaksa Penuntut Umum (JPU) Akbar Pramadhana dan Dawin Sofian Gaja di Ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (12/12) sore.

Selain penjara dan denda, JPU dari Kejari Dairi tersebut juga mewajibkan terdakwa untuk membayar Uang Pengganti (UP) senilai Rp359 juta. Karena sudah memberikan uang Rp50 juta ke rekening kejaksaan, maka Nora tinggal membayar Rp309 juta.

“Jika tidak membayar uang pengganti dan harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 3,6 tahun,” ujar Akbar dan Dawin.

JPU menganggap Nora terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Usai mendengarkan tuntutan, majelis hakim yang diketuai oleh Jarihat Simarmata menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pembelaan (pledoi).

Kepada wartawan, JPU Akbar Pramadhana menegaskan bahwa pihaknya menuntut tinggi lantaran Nora Butar-Butar sempat masuk DPO selama 10 tahun.

“Untuk hal yang memberatkan, terdakwa masuk dalam DPO selama 10 tahun,” cetus pria yang menjabat sebagai Kasi Pidsus Kejari Dairi itu.

Supaya tidak lupa, Nora sempat melarikan diri hingga masuk dalam DPO selama 10 tahun dan akhirnya berhasil ditangkap di kawasan Kompleks Ruko Katamso Square, Jalan Brigjen Katamso, Medan, Selasa (7/5) 2019.

Dalam dakwaan JPU Akbar Pramadhana dan Parlaungan Tobing, Pemkab Dairi menetapkan anggaran kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata yaitu pengadaan kendaraan angkutan air bermotor jenis kapal laut bersumber dari APBD Pemkab Dairi Tahun Anggaran (TA) 2008 sebesar Rp525.000.000.

“Dalam pelaksanaannya, Party Pesta Oktoberto Simbolon selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak pernah melakukan survey harga, sehingga patokan harga yang seharusnya disusun dan disiapkan oleh panitia melalui HPS tidak ada,” tutur Parlaungan.

Karena mengacu pada penawaran terendah, maka Party Pesta menetapkan pemenang lelang yaitu CV Khayla Prima Nusa dengan nilai kontrak Rp395.000.000 dan masa pelaksanaan pekerjaan 110 hari mulai Agustus sampai Desember 2008.

Pada tanggal 10 Desember 2008, berkas telah disetujui dan ditandatangani oleh berapa orang yakni Naik Capah selaku Pengawas Lapangan, Jamidin Sagala, Nora Butar-Butar selaku Wakil Direktur CV Khayla Prima Nusa (DPO), Party Pesta, Naik Syaputra Kaloko selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta diketahui Drs Pardamean Silalahi selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Dairi yang menyatakan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau 100 persen fisik.

“Namun kenyataannya, kapal hingga saat ini tidak pernah ada. Fisik kendaraan angkutan air bermotor jenis kapal laut tersebut masih tetap dalam penguasaan kontraktor (CV Khayla Prima Nusa) dan tidak pernah diberikan ke Pemkab Dairi. Bahkan, kapal tersebut sampai saat ini tidak pernah menjadi aset Pemkab Dairi. Padahal, pembayaran sudah dilaksanakan 100 persen,” jelas JPU dari Kejari Dairi itu.

Pada tanggal 10 Januari 2009, Tim Pemeriksa menjemput kapal ke Ajibata, Parapat. Ternyata, kapal yang diserahkan kontraktor berbeda dengan kapal dalam Berita Acara Serah Terima tertanggal 11 Desember 2008. Mengetahui itu, rekanan juga tidak melakukan penggantian kapal dan tidak mengembalikan uang sebesar nilai kontrak. Akibat perbuatan terdakwa, keuangan negara merugi Rp359.090.909.(wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN