_
Home / Warta / Politik / Komisi X DPR Panggil Mendikbud Nadiem Besok, Bahas Penghapusan UN
Mendikbud, Nadiem Makarim. (foto: Okezone/Arif Julianto)

Komisi X DPR Panggil Mendikbud Nadiem Besok, Bahas Penghapusan UN

agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem mengeluarkan kebijakan bakal menghapus dan mengganti Ujian Nasional per tahun 2020.

Terkait hal itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku mendukung kebijakan Nadiem yang bakal menghapus Ujian Nasional. Namun harus disertai dengan langkah untuk mengganti sistem tersebut.

“Sejak dari awal kita dukung kebijakan itu, tinggal langkah apa saja yang harus disipakan untuk menuju perubahan ini, kebijakan penghapusan UN. Itu yang lebih penting supaya ini tidak menjadi kebijakan parsial dan tidak implementatif di lapangan,” ujar Syaiful kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Syaiful berkata, alasan dirinya sangat mendukung UN dihapuskan marena dari segi konten menurutnya sudah tak relevan lagi dengan perkembanga zaman yang ada saat ini.

“Memang dari segi konten UN ini memang sudah tidak relevan bagi perkembangan zaman. Sudah gak relevan, sudah lama. Ini kan sebenarnya isu lama bukan baru seumur jagung. Kita dukung karena mas Nadiem mengeksekusi ini,” jelas dia.

Lebih jauh, Syaiful berujar, Komisi X DPR pun besok, Kamis (12/12/2019) bakal memanggil Menteri Nadiem untuk menjelaskan secara mendetail perubahan format ujian pasca UN dihapuskan.

“Besok kamu raker dengan beliau, kami undang jam 14.00 WIB. Salah satu yang akan kami tanyakan menyangkut kebijakan penghapusan (UN),”tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan untuk menghapus UN per 2020.

Keputusan itu merupakan bagian dari empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” yang disampaikan Menteri Nadiem hari ini. Keempat program pokok kebijakan pendidikan yang disebut “Merdeka Belajar”, itu yakni Ujian Sekolah Berstandar Nasional. (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata Nadiem.

Check Also

Ketua DPR Minta Mendikbud Nadiem Makarim Tak Terburu-buru Hapus UN

JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.