_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Ketua IPHI Sumut: Kinerja KPK Sebatas Menindak, Tidak Ada Upaya Pencegahan
foto: istimewa

Ketua IPHI Sumut: Kinerja KPK Sebatas Menindak, Tidak Ada Upaya Pencegahan

MEDAN, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut sebagai lembaga super body dan antirasuah sampai hari ini kinerjanya hanya sebatas menindak, akan tetapi tidak ada upaya-upaya melakukan pencegahan terhadap korupsi.

Hal itu ditegaskan Ketua DPD Ikatan Penasehat Hukum Indonesia Sumatera Utara (IPHI Sumut) M. Sa’i Rangkuti SH MH, Senin (9/12), menilai kinerja KPK sekaligus berkaitan peringatan hari anti Korupsi Se Dunia Tahun 2019.

Dengan demikian KPK dianggap gagal, karena korupsi bukan hanya bisa dilakukan sebatas menindak saja. “Sejak berdiri belasan tahun KPK tidak pernah mempelajari apa yang melatar belakangi seseorang melakukan korupsi khususnya bagi para pejabat di Indonesia. Padahal, seperti Gubernur, Walikota, Bupati sudah mendapatkan gaji yang besar serta fasilitas yang lebih dari cukup diberi pemerintah. Tapi kenapa masih saja merasa kurang dan kurang,” ungkap Sa’i.

Calon Kuat Ketua Umum Asosiasi Pengacara & Konsultan Hukum Persada ini mengakui, memang dari grafik sejak KPK berdiri frekuensi cukup meningkat yang dijerat KPK baik lewat OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap pelaku korupsi secara terorganisir. “Sehingga setiap tahun yang ditindak itu terlihat meningkat secara drastis. Sungguh ngeri dan memperihatinkan,” katanya.

Sa’i menilai, menurut kacamata hukum, KPK secepatnya mengubah paradigma atau mindset sekaligus mereformasi diri. Apalagi dari hari kehari semakin banyak pelaku korupsi yang ditangkap pun terus bertambah, terutama dilakukan oleh para Gubernur, Walikota, Bupati sampai ketingkat Kepala Desa di Indonesia. Jumlahnya terus menjamur di negeri ini dari segala sektor.

“Maka KPK dianggap gagal atau lebih baik KPK dibubarkan saja agar tidak lagi menghambur-hamburkan uang Negara, karena dengan kondisi ini Negara harus menghemat, masih banyak hal yang lebih penting dan lebih baik kita menguatkan lembaga kepolisian dan kejaksaan,” ujarnya.

Apapun yang dilakukan KPK seperti penyitaan asset terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) sampai habis, pemblokiran rekening, mencegah bepergian keluar negeri (cekal), mencabut hak politik sampai waktu tertentu, memberikan hukuman yang tinggi semua itu tidak membuat pelaku tipikor menjadi jera, tapi akan semakin nekat.

“Terbukti sampai hari ini semakin meningkatnya pelaku tipikor,” ujar Direktur Advokasi JAMIN (Jokowi-Ma’ruf Amin) Sumatera Utara ini.

“Seharusnya, kita belajar dari Negara-negara maju seperti Belanda, tindak pidana kejahatan tertentu dapat dikategorikan berhasil ditekan dan terus menurun hingga zero (0),” tambahnya.

Di negara ‘Kincir Angin’ tersebut, kata Sa’i, penghuni kejahatan tertentu bahkan saat ini sudah tidak ada lagi, mengingat jika semakin banyak warga binaan di penjara, maka semakin banyak pula negara menghidupinya antara lain untuk biaya makan, biaya listrik, kesehatan dan lain-lain.

“Karena negara akan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit,” demikian kata Sa’i Rangkuti jebolan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang sudah banyak menangani berbagai kasus-kasus pidana maupun perdata ini. (wol/rls/data2)

Editor: Agus Utama

Check Also

Istana: UU Telah Atur Pimpinan KPK di Bawah Presiden

JAKARTA, Waspada.co.id – Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.