_
Home / Warta / Politik / Ketua DPR Minta Mendikbud Nadiem Makarim Tak Terburu-buru Hapus UN
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Harits Tryan)

Ketua DPR Minta Mendikbud Nadiem Makarim Tak Terburu-buru Hapus UN

agregasi

JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim agar tak terburu-buru didalam mengambil keputusan untuk meniadakan UN per tahun 2021 mendatang. Menurutnya, Nadiem harus terlebih dahulu melakukan beberapa hal sebelum menghapuskan UN.

“Jangan terburu-buru, kita lihat dan jangan sampai merugikan anak murid, kemudian siswa juga orang tuanya dan yang pasti kualitas guru itu yang harus ditingkatkan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Dia pun juga meminta agar Nadiem menjelaskan secara rinci apa nantinya program yang bakal menggantikan UN nantinya. Karena Paun mengaku hanya baru mendengar sepotong-potong saja program yang akan menggantikan UN.

“Saya harapkan dari menteri pendidikan ya pak Nadiem itu bisa menjelaskan sebenarnya apa yang kemudian menjadi pemikiran beliau terkait dengan UN ini. Karena kan sekarang kita memahaminya hanya sepotong-potong melalui media,” kata Puan.

Selain itu, Politikus PDIP itu pun mendorong agar Nadiem dapat menjelaskan kepada publik terkait kriteria kelulusan bagi siswa SMA, SMP dan SD jika Ujian Nasional dihapuskan. Karena itu, Puan harap wacana kebijakan ini dapat dikaji terlebih dahulu sebelum diterapkan mulai tahun 2021

“Kemudian Mendikbud menjelaskan kepada publik, yang pastinya kan yang harus kita lihat atau kita tanyakan kepada Mendikbud itu ya itu apa kriterianya untuk kelulusan anak itu di SMA ataupun di SMP ataupun di SD, dari tingkatan itu,” ucap Puan.

“Kemudian kalau nggak ada UN, kemudian kalau mau masuk ke perguruan tinggi itu kita akan menggunakan apa dan ini kan masih akan dilakukan tahun 2021, jadi masih ada waktu untuk mengkaji atau menelaah terkait pemikiran Mendikbud itu,” imbuh Puan.

Diketahui sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan untuk menghapus UN per 2020.

Keputusan itu merupakan bagian dari empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” yang disampaikan Menteri Nadiem hari ini. Keempat program pokok kebijakan pendidikan yang disebut “Merdeka Belajar”, itu yakni Ujian Sekolah Berstandar Nasional. (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Check Also

Nadiem: Program ‘Merdeka Belajar’ Baru Step Pertama

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan empat program garis besar yang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.