_
Home / Artikel Pembaca / Keterkaitan Pengangguran dan Kemiskinan di Sumatera Utara
Diah Kusuma Dewi

Keterkaitan Pengangguran dan Kemiskinan di Sumatera Utara

Oleh
Diah Kusuma Dewi

Waspada.co.id – Kemiskinan menjadi musuh utama Bangsa Indonesia. Tahun 1999 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 23,43% atau setara dengan 47,97 juta penduduk. Setelah 20 tahun, angka kemiskinan tersebut mampu ditekan menjadi 9,82% (Maret 2019), yang merupakan titik terendah kemiskinan sepanjang sejarah. Begitu juga dengan Sumatera Utara, sejak September 2017, angka kemiskinan di Sumatera Utara mencapai satu digit.

Badan Pusat Statistik sebagai instansi yang dipercaya pemerintah untuk menghitung angka kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran untuk menghitung angka kemiskinan ini. Menurut BPS, penduduk dianggap miskin jika ia tidak mampu dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Sumatera Utara, angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,11 persen yaitu dari 8,94 persen pada September 2018 menjadi 8,83 persen pada Maret 2019. Artinya terdapat sekitar 1,2 juta penduduk Sumatera Utara yang masuk dalam kategori miskin.

Jika dilihat berdasarkan lokasi tempat tinggal, ternyata persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 8,8 persen sedangkan di perdesaan sebesar 9,05 persen atau dengan kata lain jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan.

Kemiskinan yang terjadi dalam suatu wilayah selalu menjadi masalah yang serius. Mengapa serius? Karena seseorang yang miskin akan melahirkan generasi penerus yang kekurangan gizi dan mengenyam pendidikan yang relatif menengah kebawah sehingga ketika masuk ke pasar tenaga kerja sulit berjuang dengan tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi dan kualitas SDM yang tinggi. Maka muncul masalah baru, yaitu pengangguran.

Pengangguran didefinisikan sebagai penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi tidak termasuk penduduk yang sedang bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang ada.

Tingkat PengangguranTerbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerjayang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Sumatera Utara pada Agustus 2019 sebesar 5,41 persen. Artinya, terdapat sekitar 303 ribu penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Sumatera Utara berstatus sebagai pengangguran.

Pengangguran ini sendiri disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, tingginya laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hasil SP2010 laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara sebesar 1,33 persen pertahun. Hal ini berarti bahwa setiap tahun angkatan kerja juga semakin bertambah. Kenaikan jumlah penduduk ini tidak sebanding dengan angka kesempatan kerja yang ada.

Kedua, kurang memadainya kualitas pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan diharapkan kompetensi yang dimiliki juga akan semakin meningkat. Namun muncul tantangan baru yaitu pengangguran di Sumatera Utara malahan didominasi oleh penduduk lulusan Sekolah kejuruan (SMK) sebesar 8,50 persen dan SMA sebesar 7,54 persen sedangkan merekayangberpendidikanrendah (SDkebawah) hanya 2,52 persen yang berstatus pengangguran.

Hal ini disebabkan penduduk berpendidikan rendah cenderung tidak memilih-milih pekerjaan berbeda dengan penduduk berpendidikan tinggi yang lebih selektif dalam memilih lapangan pekerjaan. Selain itu penduduk dengan pendidikan rendah, sebagian besar berasal dari kalangan penduduk miskin sehingga harus segera bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ketiga, kualitas SDM yang rendah. Rendahnya kualitas SDM ini merupakan dampak dari tingkat pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Beruntungnya saat ini, pemerintah sudah mulai memberikan perhatian yang serius terhadap kualitas SDM Indonesia melalui tagline presiden Jokowi “SDM Maju,Indonesia Unggul” sehingga diharapkan beberapa tahun ke depan bisa berdampak positif untuk mengatasi pengangguran.

Keterkaitan antara pengangguran dengan kemiskinan ini sangat erat sekali. Seseorang yang menganggur tentunya tidak mendapatkan penghasilan. Tingkat kemiskinan ini akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Semakin turun angka pengangguran maka kemiskinan juga akan turun begitu juga sebaliknya.

Pemerintah Sumatera Utara perlu mengkaji lebih lanjut penyebab tingginya angka pengangguran baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tingginya angka pengangguran di daerah perkotaan disebabkan karena tingginya mobilisasi masyarakat perdesaan ke perkotaan, padahal faktanya diperkotaan lapangan kerjayang tersedia tidak mencukupi angkatan kerja yang membludak.

Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak harus terus dipacu keberlangsungannya agar semakin menyerap tenaga kerja, seperti sektor perdagangan yang menjadi andalan provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, kajian terhadap pemanfaatan dana desa juga sangat diperlukan. Penyaluran dana desa di Sumatera Utara yang terus meningkat hingga mencapai Rp4,45 triliun pada tahun 2019 apakah sudahdimanfaatkan dengan semestinya? Dana desa seharusnya bisa menurunkan angka kemiskinan di daerah perdesaan karena dengan adanya dana desa maka diharapkan infrastruktur pertanian yang ada dipedesaan semakin menjanjikan sehingga lambat laun akan mengurangi arus urbanisasi itu sendiri. (**)

Penulis Adalah Statistisi di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan

Check Also

Ini Kata Wiranto Soal Kegaduhan Angka Kemiskinan

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyindir perilaku ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.