_
Home / Pemilu / Istana Tak Campuri Pencalonan Menantu Jokowi di Pilwalkot Medan
KSP Moeldoko (foto: Okezone)

Istana Tak Campuri Pencalonan Menantu Jokowi di Pilwalkot Medan

agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan, pihak istana tak akan ikut campur terkait langkah politik menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution yang telah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Medan di Pilkada serentak 2020.

“Istana tidak ikut campur, itu kan balik lagi hak politik seseorang. Terserah, kita nggak boleh (intervensi),” ujar Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut Moeldoko, keinginan Bobby yang ingin menjadi Wali Kota Medan itu merupakan hak politiknya. Menurut dia, semua warga negara berhak menjabat Wali Kota Medan selama hak politiknya tidak pernah dicabut.

“Hak politik kan semua orang memiliki hak politik, kecuali kalau ada catatan pernah (ada putusan pengadilan), hak politiknya dicabut. Hak politik seseorang dicabut kan ada, hak itu orang-orang yang bermasalah dengan hukum hak politiknya dicabut kan. Sekarang pertanyaannya kepada yang bersangkutan, hak politiknya dicabut enggak? Jawabannya kan itu,” jelas dia.

Moeldoko meluruskan adanya anggapan Presiden Jokowi ingin membangun dinasti politik yang ingin menjadikan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan, serta Girbran Rakabuming sebagai Wali Kota Solo. Pasalnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpolitik.

“Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik. Kalau di dalam politik itu, itu saja ketentuannya. Role-nya adalah siapa-siapa yang hak politiknya dicabut karena sesuatu, nah itu nggak boleh. Tapi kan ini semua orang punya hak politik yang sama,” jelasnya.

Moeldoko mengaku belum mengetahui apakah Jokowi sudah mengetahui Bobby yang telah mendaftar sebagai bakal calon wali kota Medan. Sehingga, ia belum mengetahui bagaimana respon dari Kepala Negara.

“Yang saya lihat adalah secara umumnya saja, universalnya saja. Aturan-aturan universalnya seperti itu. Jadi sepanjang seseorang tidak dicabut hak politiknya maka boleh apa saja, boleh siapapun juga begitu,” tukasnya.

Check Also

Jabat Ketua Pansus Ranperda Adminduk, Parlindungan Targetkan 4 Bulan

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan yang bergabung di Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Kota Medan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.