_
Home / Medan / Investasi Kapal Fiktif, Kepala UGK PT Pelindo Diadili
Kepala UGK PT Pelindo Diadili (WOL Photo)

Investasi Kapal Fiktif, Kepala UGK PT Pelindo Diadili

MEDAN, Waspada.co.id – Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero), Rudi Marla, akhirnya duduk di bangku persidangan Pengadilan Negeri Medan untuk diadili.

Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Robert Pakpahan, menjelaskan sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan, secara melawan hukum yaitu, merekayasa proses lelang penunjukan langsung dalam pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 201. Lalu menandatangani kontrak tanggal mundur, mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama pekerjaan investasi kapal, mengajukan permohonan pencairan uang muka dari Kas PT.

“Pelindo I (Persero) namun tidak melaksanakan pekerjaan investasi kapal tersebut, serta tidak mempertanggungjawabkan uang muka yang diterima sehingga bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1),” tuturnya di hadapan Ketua Majelis Hakim Ahmad Sayuti, di Ruangan Cakra III, Pengadilan Negeri Medan, Kamis (5/12).

Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, lanjut jaksa, atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.399.563.000,- yang dilakukan oleh terdakwa.

“Bahwa perbuatan terdakwa Rudi Marla selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) tersebut bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” jelas JPU.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rudi Marla selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT Pelindo I (Persero) telah mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 sebesar Rp1.399.563.000.-

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” pungkasnya.(wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

KPK Limpahkan Berkas Perkara Eldin ke PN Tipikor Medan

MEDAN, Waspada.co.id – Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Medan, Junain Arief, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.