Hukuman Mati Tak Jamin Korupsi Berkurang

WOL Ilustrasi

Jakarta, Waspada.co.id – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, tidak sepakat hukuman mati diterapkan kepada koruptor. Menurutnya, hukuman mati juga tak terbukti membuat tindakan korupsi berkurang.

Syarif menyebut negara-negara yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK), seperti Denmark, Norwegia, Finlandia, Selandia Baru serta Singapura tidak menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

“Siapa (negara) yang masih ada pidana matinya untuk koruptor? Tiongkok! Skor IPK Tiongkok berapa? 40 dan kita 38. Jadi secara kalkulasi nggak ada hubungannya dengan IPK (tingkat korupsi) suatu negara dengan hadirnya pidana mati,” kata Syarif di Gedung KPK, Jakarta baru-baru ini.

Syarif juga menyatakan hukuman mati tak bisa mengurangi tingkat kejahatan di sebuah negara. Menurutnya, justru tingkat kejahatan tetap tinggi di negara yang menerapkan hukuman mati. Indonesia sendiri sudah beberapa kali menerapkan hukuman mati dalam kasus narkoba, namun peredaran narkoba masih saja terjadi di Tanah Air.

“Jadi bila dibilang (hukuman mati) membuat deterrent effect (efek jera) lebih banyak, itu dipertanyakan. Itu juga harus kita pikirkan,” ujarnya.

Selain itu, Syarif mengatakan penerapan hukuman mati bakal mempersulit kerja sama antarnegara dalam mengungkap kasus korupsi. Menurutnya, negara yang sudah menghapus hukuman mati tak akan mau memberikan bantuan.

Syarif mencontohkan kasus dugaan korupsi pengadaan di Garuda Indonesia yang melibatkan Rolls-Royce, perusahaan asal Inggris. Menurutnya, Inggris tak akan membantu Indonesia andai menerapkan hukuman mati.

“Jadi nanti akan menyulitkan kerja sama antarnegara kalau pidana mati itu ada di dalam UU Tipikor,” tuturnya.

Syarif menyatakan hukuman mati sebetulnya sudah diatur dalam UU Tipikor saat ini. Hukuman mati bisa dipakai jika perbuatan dilakukan berulang dan dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan bencana alam.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan penerapan hukuman mati kepada koruptor selama rakyat berkehendak. Jokowi menyatakan pemerintah siap untuk memasukkan hukuman mati itu dalam UU Tipikor. (wol/aa/cnn/data2)

Editor AUSTIN TUMENGKOL