Guru dan Sekolah Lebih Merdeka Nilai Hasil Belajar Siswa

JAKARTA, Waspada.co.id – Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Hal tersebut dikatakan Plt Kadisdik Batubara Ilyas Sitorus via WhatsApp kepada media, Rabu (11/12). Adapun Ilyas mengikuti Rapat Kerja Nasional Kemendikbud bersama Kadis Pendidikan dan Kepala LPMP se Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata Ilyas sebagaimana dipaparkan Mendikbud.

Mendikbud menyebutkan penyelenggaraan UN 2020 menjadi terakhir kali. Dengan kata lain, UN tidak lagi diterapkan mulai tahun 2021. Sebagai gantinya, ujian menilai kompetensi siswa dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

“Dengan begitu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” terang Ilyas.

Nantinya, penyelenggaraan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter meliputi kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP.

“Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu persiapan dan evaluasi proses pembelajaran itu sendiri,” ujar Ncekli, sapaan akrab Ilyas.

Masih menurut Ilyas, Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat bersinergi dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan diiringi inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru. (wol/aa/data2)

Editor AUSTIN TUMENGKOL