_
Home / Medan / Catatan Akhir Tahun LBH Medan: Demokrasi dan HAM “Dibunuh Hidup-hidup”
WOL Photo

Catatan Akhir Tahun LBH Medan: Demokrasi dan HAM “Dibunuh Hidup-hidup”

MEDAN, Waspada.co.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mencatat, sepanjang tahun 2019 adalah tahun ‘matinya’ demokrasi dan pelanggaran HAM. Di mana demokrasi dan hukum secara terang-terangan ‘dikorupsi’ dan ‘dibunuh hidup-hidup’.

Wakil Direktur LBH Medan, Irvan Syahputra, mengungkapkan semua pelanggaran berawal dengan dilaksanakannya pesta demokrasi Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2019 dan penegakan hukum yang dihembuskan secara bergantian oleh Calon Presiden dan Anggota Legislatif yang telah membius masyarakat dengan janji-janji kosongnya.

“Masa kampenye menyatakan jika akan menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Namun, faktanya yang terjadi hak demokrasi rakyat dikorupsi dan dibunuh secara terang-terang dan dipertontonkan,” cetusnya di Sekretariat LBH Medan, Jalan Hindu No.12, Selasa (31/12).

WOL Photo

Hal ini ditandai dengan pelbagai paket Peraturan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berpotensi merampas ruang hidup warga negara, kebebasan sipil, demokrasi, dan pelanggaran HAM, dikebut pembahasannya yaitu RUU KPP, RUU KUHP, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan.

Dalam hal ini, LBH Medan kembali mengeluarkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas kerja LBH Medan kepada publik.

Sebagai upaya memperjuangkan jaminan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat marjinal serta penegakan hukum yang berkeadilan secara khusus di Sumut, menjadikan LBH Medan sebagai rumah pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat marjinal sejak berdirinya, hingga saat ini.

Dari Januari hingga Desember 2019, LBH Medan telah menerima total pengaduan sebanyak 232, yang mana konsultasi sebanyak 204 kasus dan yang ditangani 28 kasus dengan rincian pidana sebanyak 13 kasus dan perdata sebanyak 15 kasus, dan untuk tahun 2018, total pengaduan sebanyak 152 kasus.

“Melihat meningkatnya jumlah pengaduan yang diterima LBH Medan, pada tahun 2019 ini, jika dibandingkan tahun 2018, hal ini membuktikan bahwa masih banyaknya pencari keadilan dari masyarakat miskin di Sumut,” pungkas Irvan. (wol/ryan/data2)

Editor: Agus Utama

Check Also

Berhasil Bina Kabupaten/Kota Peduli HAM, Wagubsu Terima Penghargaan Kemenkumham

BANDUNG, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kembali menjadi salah satu penerima penghargaan dari ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.