“BPJS Kesehatan Harus Bayar Tunggakan di RS Pemerintah”

Foto: Istimewa

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota Komisi E DPRD Sumut, Tia Ayu Anggraini, mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Medan, segera melunasi tunggakan mereka di rumah sakit milik pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pasalnya tunggakan tersebut membuat kegiatan operasional rumah sakit menjadi terkendala.

“Informasi yang kita peroleh, BPJS Kesehatan Medan menunggak Rp127 miliar di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Adam Malik. Dan Rp19 miliar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi Medan. Bagaimana rumah sakit bisa berjalan kalau tunggakannya begitu besar? Mereka juga kan butuh anggaran untuk menjalankan usahanya,” ketusnya menyikapi hal itu, Kamis (5/12).

Politisi Gerindra ini menambahkan, jika tidak ingin ada kerugian, seharusnya BPJS Kesehatan punya langkah konkrit untuk mengatasi defisit anggaran, bukan malah membebani masyarakat dengan menaikkan iuran.

“Kenaikan iuran kelas 3 yang semula hanya Rp23.000/bulan naik menjadi Rp42.000/bulan. Kemudian Kelas 2 dari Rp51.000/bulan menjadi Rp110.000/bulan dan Kelas 1 yang semulan Rp80.000/bulan menjadi Rp160.000/bulan. Itu secara tidak langsung menambah masalah baru. Kita khawatir akan muncul migrasi massal turun kelas,” imbuhnya.

Menurutnya, jika BPJS Kesehatan ingin meningkatkan pendapatan, harusnya jemput bola dengan menugaskan personil mereka untuk menagih tunggakan iuran masyarakat. Bukan malah berdiam diri dan meminta pemerintah pusat menyuntikkan dana.

Advertisement

“Lakukan kerja sama pengutipan dengan pemerintah kabupaten/kota. Bagaimana regulasinya, diskusikan. Mudah-mudahan ketemu solusinya,” pungkasnya.

Sampai dengan Oktober 2019, secara nasional BPJS Kesehatan gagal bayar sebesar Rp19 triliun. Mereka pun berjanji, akan menyelesaikan seluruh tunggakan.(wol/mrz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN