Berhasil Bina Kabupaten/Kota Peduli HAM, Wagubsu Terima Penghargaan Kemenkumham

BANDUNG, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kembali menjadi salah satu penerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pemprovsu dinilai berhasil sebagai pembina kabupaten/kota peduli Hari Hak Azasi Manusia (HAM). Penghargaan tersebut diserahkan Menko Polhukam Mahfud MD kepada Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah pada peringatan Hari HAM se-dunia di Gedung Merdeka Kota Bandung, Selasa (10/12).

Selain Pemprovsu, ada 21 Pemprov lainnya yang menerima penghargaan serupa. Penghargaan juga diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dinilai peduli terhadap HAM. Untuk Sumut, ada 20 pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan Peduli HAM 2019.

“Terima kasih atas penghargaan Peduli HAM yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama 20 kabupaten/kota di Sumut. Ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota serta masyarakat Sumut,” kata Wagubsu.

Wagub berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh kabupaten/kota di Sumut untuk lebih mendorong pemenuhan hak-hak dasar manusia dan berperan dalam perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan HAM di Sumatera Utara.

Juga tetap konsisten mendukung dan menjalankan Rencana Aksi Nasional HAM atau RANHAM yang telah diamanatkan dalam konstitusi. Serta mengimplementasikannya dalam program pembangunan di segala bidang, terutama untuk pelayanan publik.

Menko Polhukam menyampaikan penegakan HAM saat ini tetap harus dilakukan. Namun penegakan perlu dilakukan dalam sektor sosial, ekonomi dan budaya. Masyarakat, ujar dia, perlu mendapat jaminan perlindungan HAM di Indonesia.

“Jaminan kesehatan, kartu pendidikan dan sebagainya. Dilakukan pemerintah melalui pembangunan ekonomi, pemerataan pendidikan kebijakan afirmasi,” katanya.

“Apakah saat ini masih ada pelanggaran HAM? Masih, tapi sekarang polanya berubah. Dulu vertikal dari atas represi rakyatnya, sekarang pelanggaran HAM horizontal dilakukan oleh kelompok masyarakat ke masyarakat lain. Ini harus dilihat sehingga menilai pelanggaran HAM sekarang itu polanya berubah. Jangan menuding ke satu arah,” tuturnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan penghargaan tersebut sebagai apresiasi serta motivasi bagi kepala daerah untuk menghadirkan kawasan ramah HAM. Menurut Yasonna, kepala daerah yang mendapat penghargaan dinilai menghadirkan pelayanan serta kebutuhan dasar bagi masyarakat.

“Fasilitas umum juga menjadi penilaian bagi setiap daerah terutama bagi penyandang disabilitas yang kini mejadi perhatian pemerintah. Terutama pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lingkungan, serta meningkatkan peran dan tanggungjawab HAM,” ujarnya. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL