_
Home / Warta / Politik / Baleg DPR Target Selesaikan 150 RUU di Periode 2019-2024
Foto Ilustrasi Okezone

Baleg DPR Target Selesaikan 150 RUU di Periode 2019-2024

agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Usai menerima usulan dari pemerintah, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI langsung menggelar rapat panitia kerja (Panja) untuk menyusun program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2019-2024 dan Prolegnas prioritas 2019.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan, rapat malam ini Panja akan melakukan verifikasi dan akan mengambil keputusan. Sementara, pengesahannya akan dilakukan pada esok hari Kamis (5/12/2019)

“Karena Panja libatkan tiga pihak (pemerintah, DPR, DPD) jadi pasti udah tergambar hasil panja, tinggal ketok ambil keputusan saja,” ujar Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Supratman menekankan, nantinya DPR menargetkan bakal membahas 150 RUU selama lima tahun. Menurutnya angka itu lebih sedikit dibandingkan DPR periode sebelumnya.

“Kita pertimbangkan selama lima tahun, alokasi jumlah tiap komisi kita beranggap ada 150 (RUU) selama lima tahun bisa diselesaikan itu di DPR,” kata Supratman

Dia menyebut jika total usulan yang masuk ke DPR dari tiap komisi, DPD, pemerintah dan masyarakat mencapai 451 dan sudah diverifikasi hingga 200. Kemudian nantinya, Panja akan kembali verifikasi hingga dialokasikan sampai 150 RUU.

Untuk Prolegnas prioritas tahun 2020 sekitar total 55 RUU yang telah diserahkan oleh pemerintah, DPR dan DPD. Supratman merincikan 15 dari pemerintah, 10 DPD dan 30 DPR.

“Kita belum tahu mana yang bersinggungan karena ada usulan pemerintah sama dengan usulan DPR. Itu disisir lagi di Panja,” tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly telah menyerahkan usulan daftar 15 RUU yang menjadi super prioritas usulan pemerintah. 15 RUU itu adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja.

2. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law).

3. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. RUU tentang Pemasyarakatan.

5. RUU tentang Bea Materai.

6. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

7. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

10. RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal.

11. RUU tentang Ibukota Negara.

12. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

13. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

14. RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

15. RUU tentang Perkoperasian.

Check Also

Jokowi Desak DPR Tuntaskan Omnibus Law Dalam 3 Bulan

JAKARTA, Waspada.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.