_
Home / Sumut / Tahun 2020, Kapolri Harus Mampu Jadikan Indonesia ‘Zero Narkoba’
Ketua DPD Ikatan Penasehat Hukum Indonesia Sumatera Utara (IPHI Sumut), M Sa’i Rangkuti SH MH, (foto: istimewa)

Tahun 2020, Kapolri Harus Mampu Jadikan Indonesia ‘Zero Narkoba’

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua DPD Ikatan Penasehat Hukum Indonesia Sumatera Utara (IPHI Sumut), M Sa’i Rangkuti SH MH, berharap Kapolri Jenderal Idham Azis mampu menjadikan Indonesia bebas narkotika (zero narkoba) tahun 2020 mendatang.

Hal itu dikatakan menanggapi Idham Azis sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang baru dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Pelaku bandar narkoba harus dihukum dengan tembak mati. Hal ini telah dilakukan oleh negara berkembang, di antaranya Filipina,” ujar Rangkuti yang juga Direktur Advokasi JAMIN (Joko Widodo-Ma’ruf Amin) ini.

Selain itu, kata Rangkuti, Kapolri harus mampu mereformasi diri terutama terhadap oknum-oknum institusi polisi itu sendiri, karena akhir-akhir ini terlihat adanya kesewenang-wenangan yang melekat di tubuh penegak hukum melakukan tindakan tidak terpuji melanggar hukum.

Calon kuat Ketua Umum Asosiasi Pengacara & Konsultan Persada Indonesia ini berharap Idham Azis sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat agar benar-benar dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat.

“Polri jangan hanya tindakan (action) setelah terjadinya satu peristiwa, tapi lebih dari itu harus bisa pencegahan dini agar masyarakat benar-benar merasakan aman dan nyaman dalam beraktivitas,” kata Rangkuti, Selasa (12/11).

“Kita minta kasus-kasus yang banyak mandek segera diselesaikan dan tuntas, antara lain mengungkap kasus terhadap penyidik KPK Novel Bawesdan yang kini cacat sebelah matanya dan kasus lainnya. Dengan begitu, masyarakat tetap percaya terhadap kinerja Polri,” tutur advokat muda jebolan Fakultas Hukum UISU tersebut.

Sebagai advokat, tentu pihaknya mendorong Kapolri dapat menginstruksikan para Kapolda se Indonesia lebih intensif dalam upaya memberantas korupsi yang semakin marak. Selain itu, Kapolri juga mampu menghentikan setiap upaya menakut-nakuti, mempersulit atau menghalangi orang yang hendak menyampaikan pendapat di muka umum, walau sudah melalui prosedur dan tidak anarkis.

“Jika Polri tetap melindungi masyarakat, Polri yang Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya) akan benar-benar terwujud dan makin dicintai oleh masyarakat,” tuntas Rangkuti. (wol/rls/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Berhasil Bina Kabupaten/Kota Peduli HAM, Wagubsu Terima Penghargaan Kemenkumham

BANDUNG, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kembali menjadi salah satu penerima penghargaan dari ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.