_
Home / Medan / PTUN Sidang Lapangan Sengketa Penertiban SHM Tanah di Jalan Sekip
WOL Photo

PTUN Sidang Lapangan Sengketa Penertiban SHM Tanah di Jalan Sekip

MEDAN, Waspada.co.id – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menggelar sidang pemeriksaan lapangan masalah persengketaan keabsahan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dengan tergugat BPN Medan dan Megawati Halim, mengenai tanah seluas 1.588 M2 di Jalan Sekip, Gang Penghulu, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kamis (14/11) sore.

Dalam sidang terbuka dihadiri kuasa hukum penggugat dan tergugat yang berjalan kurang lebih 40 menit itu, sempat terjadi perdebatan antara Ketua Majelis Hakim Agus Effendi, dengan kuasa hukum tergugat yang juga Kepala Seksi (Kasi) Penyelesaian Masalah BPN Medan Hadjral Aswad Bauty.

Dalam isi permasalaham Hadjral, mempertanyakan adanya rumah yang kosong diduga tak ditempati di objek sengketa tersebut.

Mendengar itu, Hakim Agus Effendi, menjelaskan tujuan sidang lapangan ini hanya untuk melihat objek permasalahan dalam mengecek fisik lapangan dan bukan eksekusi.

“Jadi, sifatnya hanya mengecek fisik yang diperkarakan mengenai penilaian atau pembuktian itu nanti dipersidangan,” katanya.

Namun, Hadjral tetap tidak puas dan tetap mempertanyakan itu kepada majelis. Menanggapi itu, hakim tetap bersikukuh bahwa sidang lapangan ini sebatas mengecek objek perkara saja.

Ia menilai bahwa sidang lapangan yang digelar bukan membahas itu tapi hanya sebatas mengecek fisik objek yang diperkarakan.

“Soal ada atau tidaknya warga menempati di bangunan itu bukan itu yang maksud sidang lapangan ini tapi hanya cek fisik objek perkara saja, soal itu nanti ada sampaikan di persidangan,” ujar Agus Effendi.

Seusai sidang, Hadjral Aswad Bauty, malah mengaku puas dengan sidang itu.

“Ya kita cukup puas, berjalan kondusif. Jadi prinsipnya, sertifikat itu tidak bisa diterbitkan sembarangan ada prosedurnya. Pasti dengan adanya sertifikat akan dipertanggungjawaban secara prosedur dan yuridis,” ujarnya.

Sementara salah seorang kerabat penggugat yang bernama Ali yang hadir di lokasi sidang, mengatakan pihak BPN tak pernah datang untuk melakukan pengukuran.

“Tidak pernah ada pengukuran di sini. Kalau mau terbit SHM kan biasanya diukur. Ini tidak ada pernah datang untuk mengukur. Silahkan buktikan,” tegasnya.

Diketahui, persengketaan keabsahan penerbitan SHM atas Tanah Register Perkara No. 226/G/2019/PTUN.Mdn ini terjadi antara Ong Piek Jok (Penggugat I), Anto Cia Wijaya (Penggugat II), Hasim Kassim (Penggugat III), Tjau Pei Hua alias Nelly (Penggugat IV), melawan BPN Medan (Tergugat) dan Megawati Halim (Tergugat II Intervensi.(wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Kehadiran Sandi kembali Ditolak, TKN Jokowi: BPN Sebaiknya Introspeksi

  JAKARTA – Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, ditolak ketika hendak bersilaturahmi ke Pondok ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.