_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Permintaan KPK ke Interpol untuk Tangkap Sjamsul Nursalim & Istrinya Dianggap Berlebihan
Sjamsul Nursalim. (Foto: Istimewa)

Permintaan KPK ke Interpol untuk Tangkap Sjamsul Nursalim & Istrinya Dianggap Berlebihan

agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Interpol untuk menangkap Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih Nursalim (IN). Menurut salah satu kuasa hukum Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail, permintaan KPK merupakan tindakan yang berlebihan dan tidak berdasarkan hukum.

“Kalau hal itu dilakukan maka akan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas nama penegakan hukum,” kata Maqdir Ismail saat dikonfirmasi, Jumat (22/11/2019).

Dia meminta agar KPK menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) yang secara tegas menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan pidana korupsi. Menurutnya, Syafruddin Temenggung tidak terbukti merugikan keuangan negara.

Sebab apa yang dilakukan Syafruddin Temenggung dalam masa jabatannya sebagai Kepala BPPN hanya menjalankan kewajibannya dan melaksanakan perintah jabatan.

“Oleh karena dalam perkara SAT yang didakwa bersama-sama dengan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim tidak terbukti melakukan perbuatan pidana, maka secara mutatis mutandis Sjamsul Nursalim dan Ibu Itjih Nursalim juga tidak melakukan perbuatan pidana korupsi,” ucap Maqdir.

Pakar hukum ini juga menilai berdasarkan putusan MA, pemberian SKL oleh BPPN kepada Sjamsul Nursalim dianggap bukan merupakan perbuatan pidana. “Maka pihak penerima SKL tidak dikatakan telah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu jika KPK menganggap ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penerima SKL, tentu pendapat tersebut adalah pendapat yang keliru,” urainya.
Lebih lanjut, Maqdir menjelaskan, haruslah difahami bahwa dalam Putusan MA itu jelas betul, pada hal 107-108 dinyatakan, “Bahwa LHP BPK Nomor 12/LHP/XXI/ tanggal 25 Agustus 2017 tidak sesuai dengan Standar Pemeriksaan Audit yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Yaitu, tidak dilakukan uji kelayakan atas bukti dokumen pendukung dalam LHP BPK tahun 2017 dengan dokumen atau informasi yang pernah diterima oleh Auditor BPK pada Tahun 2002 dan 2006 sebelumnya.”

Hal ini, tegas Maqdir, menunjukkan kerugian yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum KPK bersifat in dubio pro reo, bahwa dalam hal timbul keraguan atau ketidakjelasan dalam menentukan suatu kejadian maka harus diputus dengan menguntungkan Terdakwa. Artinya, dalam peraka SAT ini tidak ada kerugian keuangan negara.

Ketika tidak ada kerugian keuangan negara, maka tidak satu orang pun dapat dijadikan sebagai tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor, sebagaimana dipersangkakan kepada SN dan IN, karena unsur pokok dari pasal ini adalah kerugian keuangan negara.

Dia juga menerangkan, sebaiknya pimpinan KPK yang hampir habis masa jabatannya itu tidak membuat pernyataan dan keputusan yang tidak perlu. “Mereka tidak sepatutnya meninggalkan pekerjaan yang tidak didasarkan atas hukum kepada pimpinan KPK yang akan datang,” sambung Maqdir.

Sebaiknya pimpinan KPK itu menghormati hukum, dengan cara menghormati putusan pengadilan, yaitu Putusan MA dalam perkara Bapak Syafruddin Arsyad Temenggung.
Sebelumnya KPK mengaku telah mengirimkan surat kepada National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia‎ untuk turut membantu menangkap ‎pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

Sjamsul dan Itjih merupakan‎ tersangka sekaligus buronan dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) terhadap obligor BDNI.‎ KPK sendiri sebelumnya telah menetapkan keduanya sebagai buronan dengan meminta bantuan Polri.

“KPK juga telah mengirimkan surat pada SES NCB-Interpol Indonesia perihal bantuan pencarian melalui Red Notice terhadap tersangka SJN dan ITN,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Kamis 21 November 2019.

Febri menjelaskan dalam surat red notice tertanggal 6 September 2019, KPK menjelaskan kepada Interpol mengenai perkara korupsi yang menjerat Sjamsul dan Itjih. Selain itu, dalam surat tersebut KPK juga meminta bantuan Interpol untuk turut memburu dan menangkap Sjamsul berserta Itjih.

“Permohonan bantuan pencarian melalui mekanisme Red Notice Interpol dengan permintaan apabila ditemukan agar dilakukan penangkapan dan menghubungi KPK,” tutur Febri.

Check Also

MA Bebaskan Terdakwa Korupsi BLBI Syafruddin Temenggung

  JAKARTA – Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) telah memutus upaya hukum kasasi yang diajukan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.