Mendagri Disarankan Temui FPI Minta Penjelasan Konsep Khilafah Islamiyah

Mendagri Tito Karnavian (Foto: Puspen Kemendagri)
Iklan

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerangkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang belum didapat Front Pembela Islam (FPI) sampai saat ini, dikarenakan AD/ART yang menuliskan visi dan misi FPI adalah penerapan Islam secara kaffah.

Terkait hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mendorong agar Tito melakukan dialog dengan FPI guna menyudahi persoalan tersebut.

“Itu harus diminta penjelasan, harus ada di dalam ketentuan kejelasan khilfah apa yang dimaksud FPI,” ujar Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Baidowi berujar, penerapan Khilafah Islamiah yang terdapat dalam visi dan misi FPI hanyalah sekadar konsepsi saja. Bukan malah ideologi murni dari FPI.

“Kalau konsepsi kan semacam diskursus seperti PPP dalam beberapa kesemptan mencetuskan konsep juga NKRI bersyariah,” jelas dia.

iklan

Baidowi mencontohkan NKRI bersyariah yang pernah dicetuskan oleh PPP. Ataupun bersyariah yang dimaksud bagaimana mewarnai jalannya kehidupan bernegara ini dengan memasukkan nilai-nilai keislaman khusus untuk umat Islam.

“Kalau konsepsi gagasan seperti itu sebagai implementasi dalam kehidupan dalam bernegara di NKRI enggak ada masalah,” katanya.

Oleh karenanya, dia menilai memang perlu adanya komunikasi tatap muka antara Tito dan FPI, guna mendapatkan penjelasan soal AD/ART yang dimasalahkan Tito.

“Jadi sebaiknya Mendagri jangan apriori terlebih dahulu, apalagi Menag sudah memberi legacy bahwa FPI itu sangat Pancasilais,” tandasnya.

Iklan