LGBT Dilarang Melamar CPNS di Kejagung, Gerindra Sebut Ada Dasar Hukumnya

Gedung Kejaksaan Agung (Okezone)
agregasi

JAKARTA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mujahid menanggapi perihal larangan bagi kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) mengikuti Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 di Kejaksaan Agung.

Menurut Sodik, ada tiga poin yang menjadi catatannya terkait hal itu. Pertama, Kejagung sebagai salah satu lembaga hukum pasti sangat memahami dasar hukum terhadap penolakan LGBT menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Dasar berupa permen, perpes, PP, UU, sampai kepada nilai dan semangat UUD dan Pancasila dalam memandang LGBT. Ini harus jadi pedoman dan pegangan semua lembaga negara dalam penerimaan CPNS,” kata Sodik saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (27/11/2019).

Kedua, lanjut ketua DPP Partai Gerindra ini, dalam negara Pancasila, LGBT bisa mendapat semua hak sebagai warga negara Indonesia, namun tidak bisa memeroleh hak mengekspose serta mengembangkan perilakunya bersama dan kepada masyarakat umum.

“Karena hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” ungkapnya.

Ketiga, ujar Sodik, semua WNI mempunyai hak dan kewajiban, termasuk kaum LGBT, yakni harus menghormati dan mengikuti hukum serta nilai tertinggi di Indonesia. “Yakni, nilai-nilai dan norma Pancasila,” tuturnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung menyebut ingin lebih fokus dan selektif menjaring peserta CPNS 2019. Salah satunya melarang calon yang memiliki kelainan seksual melamar ke Korps Adhyaksa tersebut.

“Artinya, kami ingin yang normal-normal, yang wajar-wajar saja. Kami tidak mau yang aneh-aneh, supaya mengarahkannya, supaya tidak ada yang, ya begitulah,” kata Kapuspenkum Kejagung Mukri.