Laporkan ASN Terindikasi Radikal ke Portal aduanasn.id

foto: antarafoto
Iklan

JAKARTA, Waspada.co.id – Sejumlah kementerian dan lembaga menandatangani surat keputusan bersama (SKB) dalam menangani masalah radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara atau ASN.

“Melalui surat keputusan bersama beberapa menteri dan pimpinan lembaga negara ada 11 kementerian, lembaga, dan Kominfo menyediakan portalnya untuk memudahkan pengaduan ASN,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

Dalam SKB itu, masyarakat dapat melaporkan ASN apabila terindikasi radikal kepada laman aduanasn.id yang telah disediakan.

“Berharap bahwa konten yang ada di situ harus didukung dengan data yang valid, info yang akurat, tidak diisi dengan hoaks, jangan sampai. Karena ini tujuannya untuk persatuan dan meningkatkan kinerja ASN kita dan membangun rasa kebangsaan yang tinggi,” katanya.

Menurut Johnny, nota kesepahaman ini bertujuan untuk memastikan bahwa ideologi negara, konstitusi negara itu betul-betul dicamkan benar-benar oleh para ASN di seluruh Indonesia.

iklan

“Tugas kita sekarang membantu agar ASN kita yang ada adalah garda terdepan pendukung utama jalannya pemerintahan dan negara,” ujarnya.

Maka, ia berharap tentu dengan para ASN yang punya semangat kebangsaan yang tinggi, semangat ideologi negara yang kuat. Dengan mengacu pada konstitusi negara yang mendalam di dalam sanubari semua ASN akan memberi efek kepada masyarakat secara berantai.

“Sehingga kehidupan kebangsaan kita ditandai semangat ideologi Pancasila yang kuat, dengan acuan konstitusi yang kuat, itu yang diharapkan, semangat motto bangsa yang kuat,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dwi Wahyu Atmaji, menambahkan, kementerian juga bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menelusuri rekam jejak ASN radikal.

“BNPT punya informasi yang sangat mendalam lah mengenai kegiatan yang terkait dengan radikalisme negatif, sekali lagi saya tekankan ini radikalisme yang negatif. Jadi paling tidak BNPT bisa kami minta kroscek data-data yang ada,” kata Dwi.

Tak hanya ke BNPT, Kemen-PAN RB akan berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara untuk menindaklanjuti dan menelusuri lebih dalam terhadap ASN terindikasi radikal. (vivanews/ags/data3)

Iklan