KPU: Pilpres dan Pileg Serentak Pangkas Biaya

Foto: Antara

PURWOKERTO, Waspada.co.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengklaim Pemilu Presiden dan legislatif serentak mampu menekan biaya penyelenggaraan. Arief pun membantah Pemilu Serentak 2019 tidak berjalan efektif dan efisien.

“Kalau Anda hitung benar, sebetulnya keserentakan itu mampu mendapatkan efektivitas dan efisiensinya,” kata Arief usai rapat kerja kesiapan Pilkada dengan KPU Jawa Tengah di Java Heritage Hotel, Purwokerto, Jumat (29/11).

Arief mengatakan, jika pilpres dan pileg diselenggarakan secara terpisah, biayanya justru jauh lebih besar. Sebab, KPU harus membuat tempat pemungutan suara (TPS) dua kali. Begitu juga honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibayar dua kali.

Padahal, anggaran pemilu 60 persen digunakan untuk membayar honor penyelenggara pemilu ad hoc itu.

“Kalau sekarang pilpres dan pileg jadi satu itu kan kita tinggal bayar sekali, KPPS bayar sekali, PPS sekali. Bayangkan kalau dua kali,” ujar Arief.

Ke depan, untuk semakin menekan biaya penyelenggaraan pemilu, KPU menggagas rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekap). Jika metode tersebut diterapkan, nantinya tidak akan ada lagi rekpitulasi suara berjenjang dari daerah hingga ke tingkat pusat. Rencananya, metode e-rekap bakal diterapkan di Pilkada 2020.

“Jadi begitu dikirim masuk tabulasi langsung dijumlah. Dokumen jadi hasil resmi,” ucap Arief lagi.

“Nggak perlu biaya rekap di kecamatan yang berhari-hari, di kabupaten, provinsi. Nggak perlu durasi menunggu penetapan hasil 35 hari, nggak perlu. Kita rancang targetnya paling lama lima hari,” pungkasnya. (wol/aa/kcm/data3)

Editor AUSTIN TUMENGKOL