_
Home / Pemilu / KPU Jelaskan 2 Poin Penting untuk Direvisi di UU Pemilu dan Pilkada
foto: Jawa Pos

KPU Jelaskan 2 Poin Penting untuk Direvisi di UU Pemilu dan Pilkada

agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya sudah menyampaikan poin-poin mana saja ke Komisi II DPR yang akan diajukan untuk masuk dalam revisi Undang-Undang Kepemiluan. Seperti penggunaan rekap elektronik dan salinan dalam bentuk digital.

“Hal yang paling urgent untuk saat ini, pertama memutuskan bahwa rekap elektronik dijadikan sebagai hasil resmi Pemilu. Kedua, tidak lagi salinan diberikan dalam bentuk copy manual namun dalam bentuk digital,” ujar Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Arief berkata, dengan adanya penggunaan rekap elektronik diharapkan membuat Pemilu berjalan efektif dan efisien sehingga hasilnya tidak perlu menunggu terlalu lama. Karenan menurut dia, sistem tersebut tak membuat rangkaian penghitungan suara menjadi mudah.

“Pemilu jadi lebih hemat, karena tidak perlu lagi rekap di kecamatan yang lama itu, rekap di kabupaten, rekap di provinsi untuk pemilihan gubernur,” katanya.

Untuk salinan digital, Arief menuturkan hal itu akan memangkas tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang harus mengisi berlembar-lembar salinan.

Sehingga diyakininya akan memangkas tugas KPPS itu akan sangat terasa ketika Pemilu Legislatif (Pileg) karena kalau Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tidak terlalu banyak.

“Tadi disebutkan kenapa banyak orang meninggal dunia (petugas KPPS), itu kan karena faktor kelelahan. Salah satu penyebabnya, selain karena memang ada hasil, kajian dan penelitian, ada beberapa yang memang sudah sakit bawaan,” jelas Arief.Meski begitu, Arief belum bisa memastikan salinan tersebut belum bisa menjawab tantangan terkait mengapa peserta Pemilu masih mengirimkan saksi.

Selain itu, KPU lanjut Arief, menginginkan target jangka pendek adalah revisi UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada karena akan dilaksanakan Pilkada 2020 sementara itu untuk Pileg dan Pilpres masih lama yaitu 2024.

“Kalau pembahasannya tidak serentak, kami tunggu pembahasan UU Pilkada selesai dulu. Kemudian, setelah selesai, baru UU Pileg dan Pilpres karena bisa butuh waktu lama kecuali kalau pembahasannya bisa langsung serentak,” tandas dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.