KPK Sebut Sjamsul Nursalim Tak Punya Itikad Baik

Sjamsul Nursalim.

JAKARTA, Waspada.co.id – Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, pengusaha Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim yang kini menetap di Singapura seharusnya kembali ke Indonesia. Pasangan suami istri itu seharusnya memenuhi panggilan penyidik jika memang memiliki iktikad baik untuk menghadapi proses hukum kasus SKL BLBI yang menjerat keduanya sebagai tersangka.

KPK terbuka mendengar keterangan dan bukti-bukti Sjamsul dan Itjih jika merasa tak melakukan tindak pidana dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan uang negara hingga Rp4,58 triliun tersebut.

“Sebenarnya kalau punya iktikad baik, ketika dipanggil KPK itu datang saja ke Indonesia dan kalau yakin memiliki bukti tidak melakukan perbuatan korupsi, silakan perlihatkan saja pada penyidik. Pasti kami pelajari lebih lanjut,” kata Febri kepada awak media, Minggu, 24 November 2019.

KPK telah menetapkan Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, sebagai daftar pencarian orang (DPO) atau buronan terkait kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Lembaga antikorupsi pun telah mengirimkan surat kepada Kapolri dan jajarannya terkait status Sjamsul sebagai DPO.

Dalam surat itu, KPK juga meminta jajaran Kepolisian bantu mencari Sjamsul dan Itjih. Status buronan ini disematkan KPK kepada Sjamsul dan Itjih lantaran pemegang saham BDNI tersebut tak memiliki iktikad baik menjalani proses hukum.

Setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 10 Juni 2019, KPK sudah dua kali memanggil pasangan suami istri ini untuk diperiksa sebagai tersangka, yakni pada 28 Juni 2019 dan 19 Juli 2019.

Namun, Sjamsul dan Itjih yang saat ini telah menetap di Singapura itu mangkir dari panggilan penyidik. Padahal, surat panggilan pemeriksaan telah dilayangkan penyidik KPK ke lima alamat di Indonesia dan Singapura yang terafiliasi dengan Sjamsul dan Itjih.

Di Indonesia, penyidik mengirimkan surat panggilan pemeriksaan ke rumah kedua tersangka di Simprug, Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Untuk alamat di Singapura, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia, ke empat alamat, yaitu, 20 Cluny Road; Giti Tire Plt. Ltd. (Head Office) 150 Beach Road, Gateway West; 9 Oxley Rise, The Oaxley dan 18C Chatsworth Rd.

Tidak hanya melayangkan surat panggilan, KPK juga meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura mengumumkan pemanggilan pemeriksaan Sjamsul dan Itjih di papan pengumuman kantor KBRI Singapura.

Upaya pemanggilan tersangka juga dilakukan dengan meminta bantuan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), Singapura. Namun Sjamsul dan Itjih selalu mangkir untuk diminta keterangannya sejak kasus yang menjerat mereka masih dalam proses penyelidikan.

Tak hanya itu, belakangan,KPK juga meminta bantuan National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia untuk turut memburu Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Dalam surat tertanggal 6 September 2019 itu, penyidik menjelaskan kepada Interpol mengenai perkara korupsi yang menjerat Sjamsul dan Itjih.

Kendati begitu, langkah KPK yang meminta bantuan Kepolisian dan Interpol dianggap advokat Maqdir Ismail sebagai tindakan yang berlebihan.

Menurut Maqdir, KPK tidak menghormati putusan MA yang telah melepaskan terdakwa perkara dugaan korupsi SKL BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung. Apalagi, advokat lainnya, Otto Hasibuan menyatakan Sjamsul tidak melarikan diri. Sjamsul saat ini berada di Singapura, dengan alamat rumah dan kantor yang jelas.

Febri menjelaskan, red notice terhadap Sjamsul dan Itjih belum diterbitkan. Selain itu, red notice adalah wewenang Interpol, bukan KPK. Yang dilakukan KPK, sambung Febri, adalah memasukan nama Sjamsul dan Itjih sebagai DPO karena sudah berulang kali mangkir dari panggilan KPK.

“Yang sudah dilakukan KPK adalah, kami terbitkan DPO karena sudah berkali-kali dipanggil secara patut ke sejumlah alamat dan diumumkan juga di KBRI tetapi yang bersangkutan tidak datang. Jadi pemanggilan sudah dilakukan bahkan saat penyelidikan ya dan di tahap penyidikan juga sudah dilakukan,” kata Febri.

Dalam upaya mencari Sjamsul dan Itjih, KPK berkirim surat dan meminta bantuan Kepolisian dan Interpol. Sebagai tindak lanjut dari permintaan tersebut, KPK dan Sekretariat NCB-Interpol Indonesia akan membahas lebih lanjut untuk kebutuhan pencantuman dan permintaan bantuan agar dilakukan pencarian oleh Interpol.

Febri menegaskan, permintaan bantuan kepada Interpol, Kepolisian maupun aparat penegak hukum dan instansi lain dalam mengusut suatu perkara adalah kewenangan KPK yang diatur dalam UU.

“Ini ada dasar hukumnya ada di Pasal 12 UU 30 tahun 2002 yang sudah diubah saat ini. Jadi KPK dapat bekerja sama di tahap penyidikan dengan Interpol atau organisasi terkait untuk kebutuhan penangan perkara,” ujarnya. (vivanews/ags/data3)