_
Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Ini kata Komisi VII Soal Kutipan Uang Sawit ke Rakyat
foto: istimewa

Ini kata Komisi VII Soal Kutipan Uang Sawit ke Rakyat

JAKARTA, Waspada.co.id – Anggota DPR RI asal pemilihan Sumut Gus Irawan Pasaribu yang sekarang tetap duduk di Komisi VII mengharapkan agar kutipan uang sawit yang selama ini sudah dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dikembalikan kepada rakyat.

Hal itu diungkapkannya kepada wartawan di Jakarta, baru-baru ini. Sejak dibentuk pada 2015 lalu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) telah mengumpulkan dana sekitar Rp43 triliun yang berasal dari potongan ekpor CPO, katanya.

“Kendati begitu, dari besaran tersebut dana yang disalurkan ke petani hanya sekitar Rp702 miliar sampai dengan 2018 atau sekitar 1,6 persen. Sementara itu, total insentif yang diterima oleh produsen biodiesel diperkirakan mencapai Rp38,7 triliun selama periode 2015-2019 atau rata-rata Rp 7-8 triliun per tahun, jelasnya.

Repotnya lagi, kata Gus Irawan, ketika petani ingin akses ke BPDKS, mereka akan merujuknya ke Kementerian Pertanian. “Lalu saat kita mencoba ke kementerian, mereka akan jawab ditangani oleh daerah per daerah. Bahkan keluhan soal keberadaan badan ini muncul ke permukaan.”

“Lihat misalnya apa yang disampaikan oleh Jaringan Organisasi Petani Sawit Indonesia yang terdiri dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (AspekPIR) dan Lembaga Sawitku Masa Depanku (Samade) yang menilai alokasi penggunaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Kelapa Sawit) selama ini alokasinya salah kaprah karena hanya untuk kepentingan industri biodiesel,” ungkap Gus Irawan.

“Hingga saat ini alokasi penggunaan dana sawit oleh BPDP kelapa sawit tidak memberikan manfaat bagi kurang lebih 12 juta keluarga petani sawit. Pemerintah dan BPDP-KS harus lebih adil dalam alokasi dana tersebut, dengan porsi sebesar 55% untuk petani,” katanya.

Dia mengatakan petani swadaya dirugikan, selalu menjual ke tengkulak dengan harga rendah sementara industri biodiesel hanya memperoleh suplai bahan baku dari kebun mereka sendiri.

“Memang perlu ada kepastian bagi petani sebelum pemberlakuan kembali pungutan dana sawit. Jangan sampai badan ini terus melakukan pungutan tapi tidak bermanfaat untuk petani sawit. Jadi kita memang harus sama-sama sepakat menyelamatkan sawit ini sebagai salah satu sumber devisa terbesar Indonesia,” tegasnya. (wol/min/data2)

Editor: Agus Utama

Check Also

Gus Irawan Tetap Duduk di Komisi VII DPR RI

JAKARTA, Waspada.co.id – Anggota DPR-RI Gus Irawan Pasaribu asal daerah pemilihan Sumut tetap duduk di ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.