_
Home / Warta / Politik / Gus Irawan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Iuran BPJS
BPJS Kesehatan. (WOL Photo)

Gus Irawan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Iuran BPJS

JAKARTA, Waspada.co.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu meminta Pemerintah meninjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan ini diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada 24 Oktober 2019, serta berlaku sejak tanggal yang sama.

Kenaikan paling signifikan terjadi pada jenis kepesertaan mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Iuran peserta mandiri kelas 1 dan 2 naik dua kali lipat, dari semula Rp 80 ribu dan Rp 55 ribu jadi Rp160 ribu dan Rp110 ribu. Iuran peserta kelas 3, naik dari Rp25.500 jadi Rp42 ribu. Sementara Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dinaikkan subsidinya dari Rp23 ribu jadi Rp 42 ribu.

Menurut Gus Irawan, kebijakan itu akan semakin menyulitkan bagi rakyat kecil, dan membebani APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Kenaikan BPJS Mandiri akan membuat masyarakat kecil harus mengurangi pengeluaran beli makanan bergizi, yang seharusnya berperan dalam pencegahan penyakit. Kenaikan PBI, juga akan membebani Pemerintah Daerah, karena tak semua PBI ditanggung APBN,” ujar Gus Irawan Pasaribu kepada wartawan, baru-baru ini.

Dia berpendapat, seharusnya Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik, diberikan waktu untuk bekerja terlebih dahulu. Dalam pengamatannya, Menteri Kesehatan yang baru, Terawan Agus Putranto sedang mencari jalan keluar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, kata dia, disebutkan BPJS Kesehatan mempunyai hak untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial (DJS) dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Seharusnya jalan lain yang sama-sama kita pikirkan. Bukan ambil langkah yang langsung membebani publik,” katanya.

Legislator dapil Sumut ini mencontohkan, pemanfaatan dana cukai rokok untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan, agar dilakukan secara berkesinambungan, kata Gus Irawan. (wol/min/data2)

Editor: Agus Utama

Check Also

Filosofi BPJS Harusnya Memihak Rakyat

JAKARTA, Waspada.co.id – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 menjadi legitimasi bagi kebijakan naiknya ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.