_
Home / Warta / Politik / Filosofi BPJS Harusnya Memihak Rakyat
Ilustrasi (ist)

Filosofi BPJS Harusnya Memihak Rakyat

JAKARTA, Waspada.co.id – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 menjadi legitimasi bagi kebijakan naiknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan per Januari 2020. Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 30 Oktober 2019 lalu menuai protes anggota DPR RI.

Gus Irawan Pasaribu, anggota DPR RI, menyayangkan Perpres tentang iuran BPJS Kesehatan diteken Presiden tanpa konsultasi dengan DPR RI. “Seperti cari jalan pintas saja atasi defisit BPJS Kesehatan,” ungkapnya, di Jakarta, baru-baru ini.

Mereka meminta BPJS bidang Kesehatan untuk melakukan pembenahaan data kepesertaan terlebih dahulu sambil mencari jalan keluar untuk menutupi defisit yang terjadi.

“Tanpa adanya proses pembenahan data kepesertaan, dapat dipastikan (kenaikan iuran BPJS Kesehatan) akan membebani masyarakat. Saya pernah menemukan banyak kasus, rakyat yang sakit tidak bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan karena menunggak iuran. Pendataan harus diperbaiki, apakah PBI (Penerima Bantuan Iuran) tepat sasaran? Apakah peserta mandiri yang menunggak memiliki kemampuan untuk membayar?” ungkapnya.

Dia mengigatkan penyediaan layanan kesehatan adalah kewajiban pemerintah kepada rakyat. Untuk itu, pemerintah diharapkan mencari cara untuk menangani defisit tanpa membebani masyarakat. “Jangan memudahkan urusan dengan melempar beban pada rakyat. Pemerintah harus membuat skala prioritas dalam memandang permasalahan, terutama tunggakan terhadap rumah sakit,” tuturnya.

Selain penyelesaian defisit, Gus Irawan juga mengigatkan agar pemerintah terus menggalakkan program hidup sehat sebagai upaya menjaga kesehatan rakyatnya. “Aspek preventif harus terus dilakukan oleh pemerintah,” tegasnya.

Pemerintah, menurut Gus Irawan, harus membantu BPJS Kesehatan untuk membenahi diri dengan baik, berkolaborasi secara harmonis dengan lembaga negara terkait, melayani dengan kemudahan akses pada peserta, memiliki manajemen yang transparan, meringankan dalam kerja sama dengan mitra, dan sukses serta sehat dalam perspektif semua komponen dalam ekosistem kesehatan.

“BPJS kan badan yang filosofi pendiriannya adalah penyelenggara jaminan kesehatan sosial masal yang harus berpihak pada rakyat, menyehatkan semua, dan menjadi cara pemerintah menunaikan kewajiban konstitusional. Jadi, orientasinya adalah pelayanan, bukan profit,” tuturnya.

Ditambahkan, pengelolanya juga harus memiliki mindset sebagai pelayan, bukan eksekutif perusahaan yang targetnya adalah membukukan profit. Ini yang menurutnya harus dibenahi agar tidak terjadi fraud yang selama ini ditengarai juga menjadi penyebab BPJS Kesehatan tidak sehat secara keuangan. (wol/min/data2)

Editor: Agus Utama

Check Also

Kementerian ESDM Disebut Bangun 1.000 Sarana Air Bersih Tahun Ini

JAKARTA, Waspada.co.id – Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Air Tanah Dan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.