_
Home / Sumut / Edy Ingatkan Pentingnya Pemahaman Politik Berintegritas
foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

Edy Ingatkan Pentingnya Pemahaman Politik Berintegritas

BERASTAGI, Waspada.co.id – Untuk mewujudkan pembangunan Sumatera Utara (Sumut) yang bermartabat, diperlukan politik cerdas berintegritas. Terutama bagi pembuat kebijakan seperti eksekutif dan legislatif. Salah satu implementasinya terhindar dari perbuatan korupsi.

Karena itu, pemahaman mengenai politik yang berintegritas sangat penting bagi eksekutif dan legislatif. Apalagi keduanya adalah mitra yang selalu berhubungan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Sumut.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi saat membuka Kegiatan Pendidikan Politik Cerdas Berintegritas di Hotel Grand Mutiara, Berastagi, Kabupaten Karo, Rabu (6/11).

“Kegiatan pendidikan politik ini sangat penting bagi pemangku kepentingan. Terutama eksekutif dan legislatif. Ini proses pembelajaran bersama, kita bersama-sama bersinergi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara ini,” katanya.

Gubsu juga mengatakan, kegiatan ini merupakan ajang diskusi untuk mewujudkan politik yang cerdas berintegritas. Apalagi salah satu narasumbernya adalah Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Giri Suprapdiono.

“Ayo sama-sama kita simak ini, ini sangat berharga,” ujar Edy.

Mengenai KPK, Edy mengatakan dirinya tidak akan berani menjadi gubernur jika tidak ada KPK. Sebab, KPK berperan mengawasinya agar berada tetap di dalam jalur.

“Saya mau jadi gubernur ini karena ada KPK yang mengawasi saya, saya hanya manusia biasa yang punya nafsu,” katanya.

Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, mengatakan politik cerdas berintegritas akan melahirkan pemerintahan yang bersih serta kebijakan dan perencanaan yang tepat. Hal tersebut juga termasuk ke dalam tanggung jawab sebagai warga negara dalam membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI, Giri Suprapdiono, memaparkan indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index) Indonesia setiap tahun naik. Pada tahun 2018 sudah mencapai angka 38 dan saat ini Indonesia berada di peringkat 89 dari 180 negara.

“Ini bagian dari tugas pendidikan dari KPK, kita menyosialisasikan pencegahan korupsi serta dalam rangka mengajak anggota dewan bukan sekadar memahami, tapi memikirkan perbaikan sistem ke depan,” ujarnya.

Kepala Badan Kesbangpol Sumut, Anthony Siahaan, mengatakan kegiatan pendidikan politik tersebut sangat strategis bagi Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumut. Dikatakan, kegiatan tersebut bertujuan membuat jejaring lintas para kader partai politik yang duduk di dewan. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Pemberantasan TPPO Perlu Sinergi dan Kerja Sama Semua Pihak

MEDAN, Waspada.co.id – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan luar biasa yang bersifat lintas ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.